Kutim — Legislator Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Yusuf T Silambi menyoroti program multi years contract (MYC) pembangunan Pelabuhan Kenyamukan.
Sekretaris Komisi C DPRD Kutim itu mengaku tidak mengerti dengan problem pasti di lapangan yang menyebabkan proyek tersebut berjalan lamban.
Padahal pembangunannya mendapat bantuan anggaran dari perusahaan besar seperti PT Kaltim Prima Coal (KPC). Juga dapat bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kalau dari anggaran sudah ada dan pasti ada. Yang pertama dari bantuan Perusahaan KPC, APBN dan juga dari APBD,” ucap Yusuf kepada awak media beberapa waktu lalu.
“Kendalanya sekarang KPC mau kerja maksimal tapi ada kendala di lapangan sehingga anggaran yang sebelumnya sudah disiapkan pihak sana, hingga hari ini belum clear,” sambungnya membeberkan.
Diketahui proyek yang menelan banyak biaya itu meninggalkan sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) mencapai 43 Miliar. Politisi PDIP itu pun menegaskan pihaknya telah menindak tegas instansi terkait guna menangani masalah ini secara langsung.
“Kami sebagai pengawas ya sudah memanggil dinas terkait dalam hal ini PU karena berkaitan dengan Perhubungan. Dalam pandangan mereka katanya siap, tapi setelah turun ke lapangan tetap saja kendala,” ucapnya.
Lebih jauh dirinya mengungkapkan kendala utama lambannya proyek tersebut lantaran ada pro kontra dalam masyarakat. “Saya sebagai anggota DPR melihat benang merah masalah ini sebenarnya ada di masyarakat.”
“Karena ada masyarakat yang suka itu dibangun, ada juga tidak suka bahkan seakan-akan membatasi pemerintah untuk membangun,” sambung Yusuf.
Ia bahkan meminta agar para media membantu memediasi atau menjembatani masalah ini “sehingga pembangunan pelabuhan kenyamukan bisa berjalan dengan damai dan lancar.” (ADV)
