Instruksi Bupati Kutim Atasi ATS : Percepatan Regulasi, Pendataan, dan Program Sosial

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Langkah besar kembali diambil Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk menekan angka anak tidak sekolah.

Pada Launching RAD Sitisek 2025 yang digelar di Hotel Royal Victoria, Jumat (21/11/2025), Bupati H. Ardiansyah Sulaiman memberikan instruksi yang harus segera ditindaklanjuti Disdikbud, Dukcapil, Dpmdes, Dinsos, hingga Bappeda.

Ardiansyah menegaskan tanggung jawab memastikan seluruh anak bersekolah bukan hanya tugas Dinas Pendidikan, tetapi lintas sektor.

Dia meminta percepatan penyusunan regulasi wajib belajar. “Segera siapkan Perbup wajib belajar 13 tahun. Dengan asumsi, di beberapa desa sudah banyak yang punya PAUD. Disdikbud kami minta segera dirancang,” katanya.

Dia memberikan perhatian besar pada keakuratan data. “Dukcapil saya minta, melakukan data keluarga dengan akurat. Dukcapil harus mampu melihat dan mendapatkan data di lapangan. Ini harus sekarang,” terangnya.

“Yang seperti ini kita harus melakukan aksi. Termasuk pendatang. Saya tidak ingin berandai-andai,” sambung Bupati.

Menurut Bupati, data anak tidak sekolah harus ditemukan secara detail. “Kemudian, Dikbud segera temukan by name by address. Terbanyak di Sangatta Utara, kalau ada saya ingin bertemu,” ungkapnya.

Dia juga menginstruksikan Disdikbud menggerakkan kembali layanan Pendidikan Luar Sekolah (PLS). “Dikbud punya PLS yang punya cap jempol, segera lakukan. Itu tidak ada alasan bagi warga putus sekolah. Yang putus sekolah pun wajib masuk,” tegasnya.

Terkait peran desa dan RT, Bupati meminta pemanfaatan optimal Program RT Rp 250 juta.

“Program RT Rp 250 juta harus dimaksimalkan Ketua RT. Mohon Dpmdes maksimalkan itu. Program itu bertujuan untuk RT agar paham warganya yang putus sekolah dan tidak sekolah. Dpmdes jangan berdiam diri di kantor,” tegasnya.

Di sektor sosial, Ardiansyah meminta percepatan pembangunan Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi anak kurang mampu.

“Dinsos, saya sudah mengiyakan program sekolah rakyat, sduh mengalokasikan lahannya. Saya minta di bangun di jalan Simono. Tapi syaa belum menandatangani itu,” katanya.

Bupati juga meminta pendataan perusahaan yang mempekerjakan pekerja pendatang.

“Dinas sosial atau Bappeda saya minta data perusahaan di Kutim untuk wajib mengetahui anaknya sekolah atau tidak. Saya khawatirnya, karyawannya pendatang dan tidak memprioritaskan anaknya untuk sekolah,” jelasnya.

Mengakhiri arahannya, Ardiansyah meminta Disdikbud untuk mencari anak yang tidak sekolah. Dia ingin mengetahui apa penyebab mereka tidak sekolah. “Saya ingin tahu, saya ingin ketemu anak yang tidak sekolah,” tegasnya. (adv)