DPD RI Kunjungan Kerja ke Kutai Timur, Tampung Aspirasi Soal Dana Desa dan Taman Nasional Kutai

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kutai Timur dalam rangka inventarisasi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kegiatan ini berlangsung di Kantor Kecamatan Teluk Pandan, Kamis (10/7/2025), dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi I DPD RI, Muhdi.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kutai Timur, H. Mahyunadi, yang menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat desa, terutama yang tinggal di sekitar kawasan Taman Nasional Kutai.

“DPD menginventarisasi undang-undang itu. Mana yang sudah berjalan, mana yang terkendala, mana mulus. Kami juga menyampaikan mengenai Taman Nasional Kutai yang menjadi momok dan kendala bagi masyarakat yang tinggal di sini. Faktanya, sebelum ada Taman Nasional Kutai, disitu sudah ada perkampungan. Kita ingin perjuangkan kembali hal itu. Sebagai senator-senator, kami berharap bisa bersinergi sebagai tempat kami mengadu,” ujar Mahyunadi.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPD RI, Muhdi, mengungkapkan sejumlah poin penting hasil dialog bersama para kepala desa, termasuk realisasi dana desa, pelaksanaan program baru seperti Koperasi Merah Putih, serta dampak moratorium pengangkatan ASN.

“Dana desa merupakan program dari pusat dan sudah diplotkan ke desa-desa. Namun, kami melihat bagaimana dana itu dimanfaatkan sesuai kondisi riil di lapangan. Para kepala desa juga mengeluhkan tidak adanya alokasi untuk kebutuhan rumah tangga desa, padahal mereka bekerja siang malam tanpa kenal waktu,” kata Muhdi.

Ia juga menyinggung program Koperasi Merah Putih yang menjadi kebijakan baru pemerintah pusat.

Menurutnya, ada keraguan di kalangan kepala desa terhadap implementasi program tersebut.

“Mereka khawatir sebagai ujung tombak penanggung jawab, apakah program ini bisa dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai malah menimbulkan persoalan baru. Kita harus upayakan agar Koperasi Merah Putih benar-benar mendorong pertumbuhan masyarakat desa,” terangnya.

Selain itu, Muhdi menampung aspirasi mengenai kebijakan moratorium pengangkatan ASN, khususnya guru dan tenaga kesehatan, yang dinilai berdampak serius terhadap layanan dasar masyarakat.

“Ini hal penting. Jangan sampai karena moratorium, layanan pendidikan dan kesehatan tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Ini aspirasi luar biasa yang akan kami bawa ke Jakarta,” pungkasnya. (*)