INDEKSMEDIA.ID – Dinas PPPA (P3A) Kutai Timur (Kutim) mengadakan Raker RAD KLA dengan melibatkan Gugus Kerja KLA dan OPD terkait dalam mewujudkan agar tersusunan kerja lima tahunan daerah atau dokumen rencana kerja yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/ Kota untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA (Kabupaten Layak Anak).
Beberapa OPD terkait, Bankaltim, pihak swasta/perusahaan, Forum anak, PKK kabupaten, Puspaga hadir dalam kegiatan tersebut, yang dilaksanankan Kantor Bappeda, dibuka Langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kutai Timur, Dr. Hj. Sulastin S.Sos, M Kes.MM,
Selasa (17/10/23).
Kadis PPPA Kutim mengatakan Untuk Kabupaten Layak Anak ada beberapa klaster yang harus dipenuhi, mulai dari klaster 1 sampai klaster 5, agar kebutuhan anak, hak maupun perlindungan anak dapat terwujud.
“Saat ini kita harus bekerja keras mewujudkan cita-cita menuju Kabupaten/Kota Layak anak dan Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030,” ujarnya
Sementara itu Kepala Bidang PHA, Rita Winarni, SE, MM menjelaskan kekurangan Klaster 1 sampai 5. Kekurangan pada klaster 1 antara lain belum adanya Perda KLA, belum terbentuknya APSAI ( Masih dalam proses), RAD masih dalam proses, Pusat Informasi Sahabat Anak ( PISA) belum ada sekretariat dan belum berstandar.
“Selain itu Informasi edukasi dan Publikasi KLA masih kurang melalui media luar ruang Eletronik dan sosial media, Dunia Usaha belum banyak yang terlibat, Anggaran Forum Anak belum ada masuk dalam Pembinaan KLA, Evaluasi Kecamatan Layak Anak dan Desa Kelayakan anak anggaran terbatas dan belum dianggarkan dan Profil Anak Kecamatan dan desa belum ada,” kata Rita.
Untuk kekurangan klaster 2 adalah angka Perkawianan anak Masih Tinggi, Petugas penyuluh atau kader belum semua di latih KHA, Jumlah lembaga konsultasi masih kurang dan pengurus belum dilatih KHA, Lembaga alternative masih kurang dan belum standar, kemudian pengurus belum semua di latih KHA.
“Terus Jumlah PAUD-HI terjangkau, kemudian pengurusnya belum semua dilatih KHA, RBRA hanya standarisasi belum sertifikasi, dan pengurus belum dilatih KHA. Sekolah belum semua memiliki Zoss, sekolah tertentu saja yg mempunyai zoss, pengurusnya juga belum dilatih KHA,” ujarnya.
Untuk kekurangan klaster 3 antara lain Pojok ASI Kurang, Belum adanya data terbaru Konselor ASI, Belum banayk jumlah PMBA, Data KTR masih kurang terutama di tempat umum, tempat ibadah, terminal,dsb.
“Permainan anak di puskesmas masih belum lengkap serta yang telah ada kondisinya sekarang sudah rusak, Pelatihan Konvensi Hak Anak untuk Tenaga Kesehatan tiap tahun, Kurangnya data dari Perusahaan, MOU (kerja sama ) bidang terkait seperti Dinkes dengan Capil, Dinkes dengan Kemenag,” tuturnya.
Kekurangan klaster 4, SRA jumlah nya masih kurang dari 25 perseb dan guru serta tenaga pendidik belum semua di latih KHA, PKA belum terbentuk, harus diadakan sosialisasi dan pelatihan KHA.
Untuk klaster lima, kekurangannya adalah belum semua kecamatan dan desa di Kabupaten Kutai Timur terbentuk dan terlatih Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) nya, hal ini di karenakan keterbatasan anggaran.
“Dan Masih kurangnya Tenaga Ahli (Psikolog Klinis) di Kabupaten Kutai Timur yang bertugas melakukan Assesmen terhadap klien (korban kasus kekerasan),” tandasnya. (adv/hlm)
