Dorong Hasil Reses Jadi Acuan Program Pembangunan, Ketua DPRD Singgung Kurang Salur Pemerintah Pusat

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, berharap hasil reses anggota DPRD Kutim dapat menjadi referensi utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur.

Hal itu disampaikannya usai Rapat Paripurna DPRD Kutai Timur yang membahas penyampaian laporan hasil reses anggota dewan, di Ruang Sidang DPRD Kutim, Rabu (14/1/2026).

“Diharapkan hasil reses ini bisa menjadi referensi pemerintah dalam menyusun rencana program kegiatan pembangunan, salah satunya infrastruktur. Kami harap beberapa poin aspirasi tadi benar-benar dapat diwujudkan,” ujar Jimmi.

Selain mengungkapkan pentingnya tindak lanjut aspirasi masyarakat, Jimmi juga menyinggung persoalan dana transfer pusat ke daerah yang hingga kini belum sepenuhnya tersalurkan ke Kabupaten Kutai Timur.

Dia mengungkapkan, Kutai Timur mengalami kurang salur dana dari pemerintah pusat dengan nilai yang sangat besar.

“Tahun kemarin hampir Rp2 triliun kurang salurnya. Alasan pemerintah pusat waktu itu, salah satunya untuk penyertaan modal kepada beberapa bank dalam rangka percepatan peningkatan ekonomi. Target Menteri Keuangan 6 persen, tapi tidak sampai ke situ, dan itu juga diakui oleh Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Menurut Jimmi, terdapat informasi bahwa pemerintah pusat berencana mengembalikan dana ke daerah dengan total mencapai sekitar Rp75 triliun secara nasional. Dia berharap, sebagian dari dana tersebut merupakan hak Kutai Timur.

“Ada informasi sekitar Rp75 triliun akan dikembalikan ke daerah. Kemungkinan salah satunya adalah uang kita. Tapi ini masih menunggu keputusan Menteri Keuangan,” katanya.

Politisi PKS itu menegaskan, pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyampaikan persoalan kurang salur tersebut kepada pemerintah pusat. Namun demikian, DPRD menilai perlu ada langkah lebih tegas untuk menagih hak daerah.

“Pemerintah daerah, khususnya TAPD, sudah menyampaikan ke pemerintah pusat. Itu perlu kita tagih. Apalagi tahun sebelumnya masih ada kurang salur sekitar Rp900 miliar lebih. Artinya, bertambah lagi uang simpanan kita di pusat. Selama ini mereka mengakui itu uang daerah, tapi tidak jelas kapan ditransfer,” imbuh Jimmi. (*)