Bupati Kutim Ungkap Penyebab Rendahnya Serapan Anggaran

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Serapan anggaran Kutai Timur yang baru mencapai 45 persen menjadi perhatian utama Bupati Kutim H. Ardiansyah Sulaiman.

Dalam wawancara di DPRD Kutim, dia menjelaskan secara rinci penyebab keterlambatan realisasi anggaran yang seharusnya sudah memasuki tahap optimal pada akhir tahun.

Ardiansyah mengungkapkan terdapat dinamika mendadak dalam pelaksanaan kegiatan OPD, terutama munculnya kewajiban efisiensi serta adanya TDF yang tidak terbayarkan.

Situasi tersebut memaksa pemerintah melakukan pergeseran anggaran, namun prosesnya berlangsung cukup lama karena harus melalui pembahasan mendalam hingga batas waktu perubahan anggaran.

“Ini yang kami sampaikan kepada teman-teman OPD, karena tahun ini pada saat melaksanakan tugas, ternyata tiba-tiba ada TDF kita yang tidak dibayar. Kemudian efesiensi, sehingga kita membutuhkan sebuah pergeseran anggaran,” terang H. Ardiansyah Sulaiman, Jumat (21/11/2025)

“Dan pergeseran ini cukup panjang pembahasannya, sampai pada batas waktu perubahan anggaran. Ini yang membuat cukup panjang. Tapi alhamdulillah, Oktober kemarin kita sudah masuk di perubahan. Semoga dalam satu dua bulan ini selesai, itu targetnya,” sambung Ardiansyah.

Mengenai potensi munculnya SILPA, ia menegaskan hal itu tidak menjadi persoalan selama dana yang tercatat masih tersedia secara nyata.

“Perkara nanti tidak selesai, nanti jadi Silpa. Tidak ada masalah Silpa itu, asalkan uangnya masih ada. Yang bahaya itu, apabila Silpa kemudian, uangnya tidak ada,” ujarnya.

Untuk menghindari keterlambatan di tahun anggaran berikutnya, Ardiansyah meminta seluruh OPD memperbaiki pola kerja dan mempercepat persiapan kegiatan.

Pemerintah daerah menargetkan tahun depan kegiatan sudah mulai berjalan maksimal pada Februari dan tidak lewat dari Maret.

“Memaksimalkan penyerapan anggaran hukumnya wajib. Makanya, tahun depan untuk Februari itu sudah harus mulai start kita,” tegasnya.

“Tahun ini, kita mau start, tapi ada efesiensi itu yang buat kita kewalahan. Tahun depan, kami minta untuk Februari dimulai, paling lambat Maret sudah bekerja,” pungkasnya. (adv)