Bahas Inflasi, Digitalisasi, dan Makanan Bergizi, Wabup Kutim Hadiri HLM

SAMARINDA,INDEKSMEDIA.ID – Wakil Bupati Kutai Timur (Wabup Kutim) H Mahyunadi menghadiri High Level Meeting (HLM) yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), Selasa (5/8/2025), di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda.

Pertemuan ini membahas penguatan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kegiatan ini juga dirangkai dengan penyerahan Paritrana Award 2025 untuk daerah dan perusahaan yang aktif melindungi pekerja lewat BPJS Ketenagakerjaan.

Hadir juga Wakil Gubernur Kaltim H Seno Aji, Sekprov Sri Wahyuni, para kepala daerah se-Kaltim, serta perwakilan Forkopimda, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha. Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud membuka acara secara daring dari Jakarta.

Dalam sambutannya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menekankan pentingnya kerjasama antarinstansi untuk mengendalikan inflasi, mempercepat digitalisasi, serta menjalankan program MBG sebagai langkah memutus rantai kemiskinan.

“Kita kejar di atas 90 persen. Pemerintah harus memacu dunia usaha untuk mengimplementasikan perlindungan pekerja secara menyeluruh,” tegas Rudy.

Dia juga meminta TPID aktif turun ke lapangan, menggunakan data yang tepat dan mengambil langkah cepat, termasuk mengoptimalkan pangan lokal. Ia bahkan mengajak tokoh agama membantu edukasi soal inflasi.

Terkait digitalisasi, Rudy mendorong agar pelayanan publik berbasis digital terus dikembangkan hingga mencapai level 5.0.

“Kita harus melompat ke 5.0. Setiap pelayanan digital harus terdokumentasi, terukur, dan menjadi standar mutu pelayanan publik,” ujarnya.

Untuk program MBG, Gubernur menegaskan pentingnya memperluas dapur umum (SPPG) sebagai penyuplai makanan sehat.

“MBG adalah strategi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan dan melahirkan generasi unggul,” katanya.

Dalam kegiatan ini, juga dibahas pentingnya anggaran untuk jaminan sosial pekerja dan perlunya inovasi daerah untuk perlindungan pekerja lewat BPJS Ketenagakerjaan. (*)