DPRD-Pemkab Sepakati Perubahan APBD 2024 Sebesar Rp14,797 Triliun

SANGATTA – DPRD Kutai Timur (Kutim) bersama Pemerintah daerah menyepakati perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 14,797 triliun, sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani pada Rapat Paripurna ke-33 Masa Sidang III, Senin (12/8/2024) malam.

Ketua DPRD Kutim Joni memimpin paripurna didampingi Wakil Ketua I Asti Mazar, Wakil Ketua II Arfan, serta 33 anggota DPRD lainnya. Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman tampak hadir ditemani jajaran pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bentuk komitmen bersama dalam memajukan Kabupaten Kutai Timur.

Dalam paparannya, Sekretaris DPRD Kutim, Juliansyah, menjelaskan detail perubahan anggaran tersebut. Pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 13,063 triliun, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 292,24 miliar, pendapatan transfer dari pusat sebesar Rp 12,268 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp 502,679 miliar. Sementara itu, total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 14,797 triliun, mencerminkan kebijakan belanja yang diperbarui untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis.

Ketua DPRD Kutim, Joni, mengungkapkan rasa syukur atas tercapainya kesepakatan ini dan mengapresiasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah bekerja keras menyusun KUA-PPAS APBD Perubahan. “Kesepakatan ini merupakan hasil kerja keras bersama yang diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat Kutai Timur,” ungkap Joni.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dalam realisasi anggaran yang telah disepakati. Menurutnya, dengan anggaran sebesar ini, harus ada alokasi yang tepat dan efisien agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik.

Sementara itu, Bupati Ardiansyah Sulaiman menambahkan bahwa perubahan APBD 2024 ini disusun dengan mempertimbangkan dinamika dan kebutuhan pembangunan daerah yang terus berkembang. Ia berharap dengan anggaran yang telah disepakati, Pemkab Kutim dapat menjalankan berbagai program prioritas yang telah direncanakan untuk tahun 2024. Perubahan APBD ini tidak hanya untuk menyesuaikan dengan kondisi fiskal, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (eka)