Ketua FPKS Kaltim Tantang Pengurus Paser Buktikan Manfaat Organisasi dalam 100 Hari

PASER — Ketua Umum DPP Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) Kalimantan Timur, Asbudi, meminta jajaran DPD FPKS Kabupaten Paser yang baru dikukuhkan dan dilantik untuk tidak menjadikan pelantikan sebagai sekadar agenda seremonial.

Ia menantang pengurus FPKS Paser untuk langsung bekerja sejak hari pertama dan menunjukkan manfaat nyata bagi petani kelapa sawit. Bahkan, Asbudi menetapkan 100 hari pertama sebagai momentum penting bagi pengurus baru untuk membangun fondasi organisasi dan menyusun langkah konkret di lapangan.

Pesan tersebut disampaikan Asbudi saat memberikan sambutan pada Pengukuhan dan Pelantikan DPD FPKS Kabupaten Paser, Minggu (27/9/2026).

Menurut Asbudi, pelantikan pengurus merupakan penyerahan amanah untuk hadir di tengah petani, mendengar persoalan yang mereka hadapi, memperjuangkan kepentingannya, serta ikut mencari solusi atas berbagai persoalan perkebunan kelapa sawit.

“Jangan jadikan FPKS hanya besar dalam struktur, tetapi jadikan FPKS besar karena manfaatnya,” kata Asbudi.

Ia menegaskan, keberadaan FPKS harus dirasakan langsung oleh petani, termasuk hingga ke tingkat kebun. Organisasi tersebut diharapkan menjadi tempat bagi petani untuk belajar, berdiskusi, membangun jaringan, menyampaikan aspirasi, dan mencari jalan keluar bersama.

Asbudi juga mendorong FPKS untuk bertransformasi menjadi organisasi petani yang bekerja dengan pendekatan data, pengetahuan, teknologi, jejaring dan solusi.

Menurutnya, tantangan perkebunan kelapa sawit semakin kompleks. Persoalan yang dihadapi petani tidak lagi hanya berkaitan dengan produksi tandan buah segar (TBS), tetapi mencakup produktivitas, kualitas bibit, pemupukan, harga dan tata niaga, legalitas lahan, pembiayaan, kemitraan, hilirisasi, sertifikasi, teknologi hingga regenerasi petani.

Karena itu, FPKS perlu memiliki data yang kuat mengenai kondisi petani dan perkebunan di daerah. Data tersebut antara lain mencakup jumlah petani, luas kebun, produktivitas, kebutuhan bibit dan pupuk, persoalan legalitas hingga peluang kemitraan.

“Dengan data kita berbicara kepada pemerintah. Dengan data kita membangun kemitraan dengan dunia usaha. Dan dengan data kita menyusun program yang benar-benar dibutuhkan petani,” ujarnya.

Asbudi juga meminta agar petani tidak lagi hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan. Menurutnya, petani harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Penguatan kelembagaan, peningkatan produktivitas, perluasan akses pasar, pemanfaatan teknologi, akses pembiayaan dan peningkatan posisi tawar menjadi bagian yang harus diperjuangkan bersama.

Ia mengatakan, petani tidak cukup hanya mampu menghasilkan TBS. Petani juga perlu didorong agar mampu membangun koperasi yang sehat, menjalin kemitraan secara adil, memanfaatkan teknologi, meningkatkan nilai tambah dan mengembangkan usaha yang berdampak terhadap kesejahteraan keluarga.

Untuk mencapai tujuan tersebut, FPKS diminta membangun komunikasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, perusahaan perkebunan, pabrik kelapa sawit (PKS), perbankan, perguruan tinggi, lembaga penelitian hingga pemangku kepentingan lainnya.

“Petani harus kuat, perusahaan harus tumbuh, pemerintah harus terbantu, dan lingkungan harus tetap terjaga,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Asbudi juga memberikan target khusus kepada DPD FPKS Kabupaten Paser yang baru dilantik.

Ia meminta pengurus tidak menunggu hingga satu tahun untuk mulai bekerja. Dalam 100 hari pertama, pengurus diharapkan sudah melakukan sejumlah langkah dasar, mulai membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, memetakan petani dan kelompok tani, mengidentifikasi persoalan utama di lapangan, membangun hubungan dengan perusahaan dan PKS, hingga menetapkan program prioritas.

Program yang disusun, kata dia, harus diarahkan pada kebutuhan dan manfaat yang benar-benar dirasakan anggota.

Asbudi berharap DPD FPKS Kabupaten Paser dapat menjadi contoh penguatan organisasi petani sawit di Kalimantan Timur dengan mengedepankan profesionalisme, transparansi, kemandirian, inklusivitas dan orientasi pada hasil.

Selain penguatan organisasi, ia menyoroti pentingnya regenerasi petani sawit. Menurutnya, keberlanjutan perkebunan kelapa sawit tidak hanya ditentukan oleh kondisi kebun saat ini, tetapi juga oleh kesiapan generasi muda untuk melanjutkan pengelolaan perkebunan.

Anak-anak petani, kata Asbudi, tidak cukup hanya diwarisi kebun. Mereka juga harus dibekali pengetahuan, teknologi, jaringan, tata kelola usaha dan kebanggaan sebagai petani.

Petani sawit masa depan diharapkan mampu membaca data, memahami pasar, menggunakan teknologi budidaya, memanfaatkan digitalisasi dan memiliki jiwa kewirausahaan.

“Keberlanjutan juga tentang siapa yang akan mengelola perkebunan kita dua puluh atau tiga puluh tahun mendatang,” katanya.

Menutup sambutannya, Asbudi berpesan kepada seluruh pengurus DPD FPKS Kabupaten Paser agar menjaga integritas dan persatuan serta membuktikan manfaat organisasi kepada petani.

Ia juga mengajak Pemerintah Kabupaten Paser, dunia usaha dan seluruh mitra untuk membuka ruang kolaborasi dalam pengembangan sektor kelapa sawit.

Menurutnya, kelapa sawit perlu terus dikembangkan sebagai kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi petani, masyarakat, daerah dan generasi mendatang.

“Kepada Ketua dan seluruh jajaran DPD FPKS Kabupaten Paser, selamat bekerja dan selamat mengemban amanah. Jangan bertanya seberapa besar nama FPKS hari ini. Mari kita buktikan seberapa besar manfaat FPKS bagi petani esok hari,” pungkasnya. (*)