Disorot Publik, Pemprov Kaltim Buka Suara Soal Anggaran Rp25 Miliar untuk Renovasi Rujab

INDEKSMEDIA, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan klarifikasi atas sorotan publik terkait anggaran renovasi rumah dinas gubernur yang disebut mencapai sekitar Rp25 miliar.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur Muhammad Faisal menegaskan bahwa anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk renovasi rumah jabatan gubernur, melainkan juga mencakup renovasi rumah jabatan wakil gubernur serta penataan ruang kerja di kantor gubernur.

Menurut Faisal, sumber pembiayaan berasal dari beberapa tahun anggaran dan skema, yakni APBD 2024, APBD 2025, APBD Perubahan 2025 (ABT), serta pergeseran anggaran. Dengan demikian, angka Rp25 miliar merupakan akumulasi dari berbagai tahapan, bukan dialokasikan sekaligus dalam satu tahun.

“Ini sudah disiapkan sebelum gubernur dan wakil gubernur yang baru menjabat, sekaligus penyesuaian kondisi bangunan yang sekian tahun tidak ditempati,” ujarnya di Samarinda, Kamis (9/4/2026).

Ia menjelaskan, penggunaan anggaran tersebut juga terbagi dalam sejumlah jenis kegiatan, mulai dari jasa perencanaan, konsultan dan pengawasan, hingga rehabilitasi bangunan, pemeliharaan rutin, serta pengadaan peralatan untuk mengganti fasilitas lama atau menyesuaikan kebutuhan baru.

Berdasarkan data Inaproc Kaltim, total anggaran tersebut tersebar dalam sedikitnya 57 item belanja. Untuk rumah jabatan gubernur, terdapat sekitar 35 item kegiatan dengan nilai kurang lebih Rp12 miliar, meliputi rehabilitasi bangunan, pemeliharaan, pengadaan meubelair, peralatan dapur, hingga alat pemadam kebakaran.

Sementara itu, sekitar 17 item kegiatan dengan nilai Rp4,9 miliar dialokasikan untuk rumah jabatan wakil gubernur. Adapun penataan ruang kerja di kantor gubernur mencakup 5 item kegiatan dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar.

Faisal berharap penjelasan tersebut dapat memberikan pemahaman utuh kepada masyarakat bahwa angka Rp25 miliar merupakan gabungan dari berbagai kebutuhan dan tahapan penganggaran, bukan semata untuk renovasi rumah dinas gubernur.