Pengadaan Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Disorot Pengamat Unmul, Desak Evaluasi Tata Kelola Aset Pemprov Kaltim

SAMARINDA,INDEKSMEDIA.ID – Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi, mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyusul pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar.

Dia menilai persoalan ini bukan sekadar soal harga kendaraan, melainkan pola belanja yang berulang setiap lima tahun.

Menurutnya, mekanisme pengadaan aset strategis seperti kendaraan dinas pimpinan perlu diaudit secara transparan untuk memastikan urgensi dan manfaatnya bagi publik.

“Memang harus dievaluasi. Jadi kita tahu aset-aset yang dibeli itu memang dibutuhkan atau hanya membebani keuangan publik,” tuturnya.

Purwadi menekankan, evaluasi penting dilakukan agar belanja daerah sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran.

Dia mengingatkan kebijakan efisiensi fiskal telah mulai diterapkan sejak 2025, bukan 2026.

“Efisiensi ini sudah dimulai dari 2025, bukan 2026 seperti yang dikatakan. Jadi itu harusnya sudah diterapkan saat pengadaan mobil ini,” terangnya.

Dia juga menyoroti konsistensi antara kebijakan penghematan dan realisasi anggaran di lapangan.

Jika tidak sinkron, kondisi ini dapat memunculkan persepsi kurang baik terhadap manajemen keuangan daerah.

“Kalau sampai diketahui di Jakarta, bisa jadi bahan olok-olok. Daerah sempat menyampaikan keterbatasan fiskal, tetapi pada saat yang sama malah menganggarkan pengadaan mobil dinas dengan nilai fantastis,” tegas Purwadi.

Menurutnya, pembenahan tata kelola aset tidak hanya berdampak pada efisiensi, tetapi juga pada kredibilitas pemerintah daerah di mata publik maupun pemerintah pusat, termasuk Kementerian Keuangan.

Dia berharap momentum polemik ini menjadi pintu masuk untuk memperkuat sistem perencanaan dan pengawasan aset agar lebih akuntabel di masa mendatang. (*)