Sengketa Lahan PT BAS dengan 11 Kelompok Tani, Yulianus Palangiran Sarankan Bentuk Pansus

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Anggota DPRD Kutai Timur, Yulianus Palangiran, menyarankan agar membentuk Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kutai Timur untuk menangani sengketa lahan antara PT Bima Agri Sawit (BAS) dan 11 kelompok tani di Kecamatan Karangan yang telah berlangsung hampir 10 tahun.

Desakan tersebut disampaikan Yulianus saat mengikuti mediasi antara PT BAS dan 11 kelompok tani yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, Selasa (3/2/2026).

Menurut Politisi Partai Nasdem itu, penyelesaian sengketa lahan tidak bisa lagi mengandalkan pertemuan-pertemuan biasa karena persoalan sudah berlarut dan menyentuh aspek administratif, historis, hingga dugaan pelanggaran tata kelola.

“Persoalan ini sudah terlalu lama, kurang lebih 10 tahun. Karena itu harus ditangani secara serius melalui mekanisme kelembagaan DPRD, salah satunya dengan membentuk Pansus,” tegas Yulianus.

Pria yang karib disapa Ambe itu menilai, Pansus diperlukan untuk membuka seluruh dokumen perizinan, rekomendasi pemerintah, serta sejarah penguasaan lahan kelompok tani sebelum masuk ke wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PT BAS.

Yulianus juga menekankan pentingnya penyelesaian yang tidak membenturkan masyarakat dengan proses hukum. Menurutnya, pendekatan dialog dan verifikasi administrasi jauh lebih tepat agar hak-hak masyarakat dapat dipastikan secara adil.

“Jangan sampai masyarakat dibenturkan dengan hukum. Tugas kita di DPRD justru memastikan ada kejelasan hak dan keadilan bagi kelompok tani,” ujarnya.

Dia mendorong agar pimpinan DPRD Kutai Timur segera menindaklanjuti desakan tersebut dengan membangun komunikasi internal dan menetapkan langkah resmi pembentukan Pansus.

Dia juga mengingatkan sengketa lahan yang berlarut dapat berdampak luas, mulai dari ketidakpastian investasi hingga meningkatnya pengangguran dan kemiskinan di masyarakat sekitar.

“Kalau konflik seperti ini dibiarkan, masyarakat tidak bisa produktif. Pansus harus menjadi jalan untuk menyelesaikan masalah secara tuntas dan bermartabat,” imbuhnya. (*)