Kapolres Kutim Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat-Daerah 2026

BOGOR,INDEKSMEDIA.ID – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). Kegiatan ini diikuti unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta perwakilan lembaga dan aparat negara dari seluruh Indonesia.

Presiden RI Prabowo Subianto hadir langsung dalam agenda tersebut didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sejumlah pejabat negara turut mengikuti kegiatan, antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

Rakornas ini menjadi forum koordinasi tahunan untuk menyamakan arah kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pelaksanaan program prioritas nasional tahun 2026. Agenda pembahasan meliputi perencanaan pembangunan, sinkronisasi kebijakan lintas sektor, serta penyesuaian strategi menghadapi dinamika ekonomi, sosial, dan keamanan.

Peserta Rakornas terdiri dari kepala daerah, pimpinan DPRD, unsur TNI dan Polri, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pusat Statistik (BPS), serta instansi teknis lainnya. Kehadiran berbagai unsur tersebut dimaksudkan untuk memastikan koordinasi kebijakan berjalan seragam di seluruh wilayah.

Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto tercatat sebagai salah satu peserta Rakornas yang mewakili unsur kepolisian di daerah. Kehadiran aparat kewilayahan dalam forum ini berkaitan dengan peran institusi dalam mendukung stabilitas dan pelaksanaan kebijakan pemerintah di tingkat lokal.

“Sesuai arahan Bapak Presiden dan Bapak Kapolri dalam forum ini, sinergi lintas sektoral adalah kunci utama. Kami di Polres Kutim siap memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat agar program-program prioritas nasional dapat terimplementasi dengan baik di daerah,” ujar AKBP Fauzan Arianto.

Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 ini menjadi bagian dari rangkaian agenda nasional dalam menyiapkan kerangka kerja pembangunan jangka menengah dan panjang, termasuk penyelarasan program pusat dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

Melalui forum ini, pemerintah pusat menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah agar kebijakan yang dirumuskan dapat dijalankan secara efektif di seluruh daerah, termasuk di tingkat kabupaten dan kota. (*)