Pemkab Kutim Libatkan Swasta dan Kementerian untuk Amankan 50 Program Strategis

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) harus memutar otak untuk memastikan 50 program unggulan tetap berjalan di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Keterbatasan fiskal tersebut mendorong pemerintah daerah mencari skema pembiayaan alternatif melalui kolaborasi dengan dunia usaha dan penguatan hubungan dengan pemerintah pusat.

Pendekatan kolaboratif ini ditempuh agar program-program prioritas tidak terhambat oleh kemampuan keuangan daerah semata, melainkan mendapat dukungan dari berbagai sumber pendanaan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Januar Bayu Irawan, menjelaskan puluhan program unggulan itu dirancang sebagai kerangka besar pembangunan daerah guna memperkuat posisi Kutai Timur dalam jangka panjang.

“Lima puluh program unggulan ini adalah program prioritas yang akan kita laksanakan untuk mendorong kemandirian dan daya saing Kutim,” ujar Januar, Senin 26 Januari 2026.

Dia tidak menampik, kondisi APBD saat ini belum memungkinkan seluruh agenda pembangunan dibiayai secara mandiri oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pemkab Kutim membuka ruang seluas-luasnya bagi keterlibatan sektor swasta dan dukungan pemerintah pusat.

“Dengan kondisi anggaran yang terbatas, tentu kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Karena itu, kita berupaya menggandeng pihak swasta melalui CSR serta kementerian pusat agar program-programnya bisa diarahkan ke Kutim,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, jajaran Pemkab Kutim intens membangun komunikasi dengan kementerian dan lembaga di Jakarta.

Bahkan, dalam beberapa kesempatan, koordinasi tersebut dilakukan langsung pimpinan daerah untuk memperkuat peluang masuknya program nasional.

“Kemarin kita juga sudah melakukan koordinasi ke kementerian, dipimpin langsung oleh Wakil Bupati, untuk mencari peluang program yang bisa dilaksanakan di Kutim,” ungkap Januar.

Menurutnya, langkah ini menjadi kunci agar beban pembiayaan pembangunan tidak sepenuhnya bertumpu pada kas daerah, melainkan disokong oleh skema pendanaan lintas sektor.

Dalam perencanaan, seluruh program unggulan itu ditargetkan dapat dituntaskan dalam periode lima tahun. Saat ini, kata Januar, pemerintah daerah masih berada pada tahap awal implementasi.

“Ini baru satu tahun berjalan, jadi semua program masih dalam tahap progres. Konsepnya, 50 program ini akan kita kebut dan kita tuntaskan dalam lima tahun,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Pemkab Kutim juga sedang melakukan penilaian menyeluruh terhadap pelaksanaan program sepanjang tahun 2025. Proses ini dilakukan untuk memetakan capaian sekaligus mengidentifikasi sektor yang belum berjalan optimal.

Temuan evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), khususnya dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan tahun 2026.

“Nanti dari evaluasi itu akan terlihat kebutuhan di 2026, dan itu akan kita masukkan dalam RKPD agar program bisa lebih tepat sasaran,” ujar Januar.

Salah satu isu yang mendapat perhatian serius dalam 50 program unggulan adalah penanganan pengangguran. Pemerintah daerah menilai persoalan ketenagakerjaan berkaitan erat dengan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Yang paling urgen saat ini adalah pengurangan pengangguran. Kita dorong pelatihan tenaga kerja supaya mereka punya penghasilan dan daya beli masyarakat bisa meningkat,” ujarnya.

Dia a menyebutkan, sejumlah organisasi perangkat daerah telah mulai menjalankan berbagai program pelatihan, termasuk yang menyasar pelaku UMKM dan koperasi. Meski begitu, efektivitas pelaksanaannya masih terus dipantau agar benar-benar memberi dampak nyata.

“Harapan kami, masyarakat ikut melihat, mengawasi, dan memberikan masukan yang konstruktif agar program-program ini bisa berjalan lebih baik,” imbuhnya. (*)