Tepis Isu Keterlibatan Aparat, Polisi Dalami Insiden Tongkang Hantam Fender Jembatan Mahulu

SAMARINDA,INDEKSMEDIA.ID – Kepolisian memastikan proses penanganan insiden tongkang bermuatan batu bara yang menabrak fender pilar Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) di Sungai Mahakam berlangsung secara profesional. Penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya berbagai spekulasi di media sosial pascakejadian yang terjadi pada Minggu (25/1/2026).

Kasat Polairud Polresta Samarinda, Kompol Rachmat Aribowo, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan awal kejadian sekitar pukul 06.30 Wita.

Tak lama berselang, personel Satpolairud langsung diterjunkan untuk melakukan pengecekan lokasi serta mengawali proses penyelidikan.

“Setelah menerima informasi, personel kami langsung menuju lokasi dan melakukan olah TKP. Hingga saat ini proses penyelidikan masih berjalan dan kami sudah meminta keterangan dari sekitar 13 orang saksi,” ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara, tongkang BG Marine Power 3066 diketahui sebelumnya dalam posisi tambat di buoy alur Sungai Mahakam. Namun, buoy tersebut diduga tersenggol kapal lain hingga tali tambat putus.

“Tongkang tidak lagi terkendali setelah tali buoy putus. Dalam kondisi hanyut, tongkang menghantam fender terlebih dahulu sebelum menyenggol bagian jembatan,” jelasnya.

Seiring berjalannya penyelidikan, beredar pula rekaman komunikasi radio yang memunculkan dugaan keterlibatan oknum aparat.

Menanggapi hal itu, Rachmat menegaskan pihaknya telah melakukan klarifikasi secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang disebut dalam rekaman.

“Kami sudah memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang ada dalam rekaman komunikasi yang beredar. Dari hasil klarifikasi yang kami lakukan, tidak ditemukan adanya keterlibatan oknum aparat dalam kejadian ini,” tegasnya.

Perwira satu melati di pundak itu menambahkan, nama yang disebut dalam percakapan tersebut merupakan warga setempat yang dimintai bantuan oleh nakhoda kapal untuk pengamanan sementara di area tambat, dan yang bersangkutan telah memberikan keterangan resmi kepada penyidik. (*)