Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, dr Novel Sebut Pemilihan Langsung Risiko APBD ‘Tersandera’

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), dr Novel Tyty Paembonan, menanggapi wacana nasional terkait kemungkinan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD.

Menurutnya, pemerintah saat ini sedang menimbang berbagai dampak dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung.

“Menurut saya, hari ini pemerintah menimbang-nimbang ketika pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung itu punya dampak dan kekurangan yang kita sudah sama-sama tahu,” ujar dr Novel saat ditemui usai pelantikan pengurus Baveti di Hotel Royal Victoria Sangatta, Sabtu (17/1/2026)

Politisi Partai Gerinda itu menyebut, salah satu persoalan utama dalam Pilkada langsung adalah maraknya praktik politik uang, melemahnya kaderisasi, serta munculnya pemodal besar di balik calon kepala daerah.

“Pertama, muncul politik uang. Kedua, hilangnya kaderisasi, kemudian muncul bohir politik atau ada orang di belakang calon yang mendanai calon kepala daerah. Ini berdampak pada APBD daerah yang tersandera dengan kelompok-kelompok pemilik modal itu,” jelasnya.

Namun di sisi lain, dr Novel juga menilai perubahan mekanisme Pilkada memiliki konsekuensi besar terhadap hak politik masyarakat.

“Di sisi lain, hak suara masyarakat untuk memilih kepala daerah langsung akan hilang. Tapi Bagi saya, demokrasi kita menganut demokrasi perwakilan,” katanya.

Dia menambahkan, jika pemerintah memutuskan mengubah skema Pilkada, maka hal tersebut harus ditempuh melalui jalur legislasi.

“Seperti kata Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, jika Pilkada diubah menjadi pemilihan tidak langsung oleh DPRD silahkan diubah Undang-undang Pilkada. Jadi sekali lagi bagi saya, pemerintah sudah mempertimbangkan baik buruknya. Ada plus minusnya,” ujar dr Novel.

Lebih lanjut, dia juga menyinggung pandangan sejumlah tokoh nasional terkait kesiapan demokrasi di Indonesia.

“Bung Yusril Ihza Mahendra pun bilang ketika pemilihan tidak langsung, tingkat legalitas atau kekuatan hukum pemilihan itu benar-benar demokratis. Memang saat ini Indonesia belum siap untuk pemilihan langsung. Kita masih harus siap dengan pemilihan tidak langsung,” pungkasnya. (*)