Seno Aji Nilai Wacana Pilkada Lewat DPRD Perlu Kajian Matang, Soroti Beban Biaya Politik

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID – Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung melalui DPRD memantik beragam respons dari pemerintah daerah. Di Kalimantan Timur, pemerintah provinsi menyatakan akan mengikuti arah kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat, sembari menilai wacana tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak menggerus kualitas demokrasi dan kepentingan publik.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan bahwa daerah tidak akan mengambil langkah sendiri di luar kebijakan nasional yang nantinya ditetapkan secara hukum dan politik.

Menurut Seno Aji, wacana tersebut saat ini masih berada pada tahap pembahasan dan memerlukan kajian komprehensif. Oleh karena itu, Pemprov Kaltim akan menyesuaikan diri dengan keputusan akhir yang ditetapkan pemerintah pusat bersama DPR RI.

“Kami di daerah pada prinsipnya mengikuti kebijakan nasional. Apa pun keputusan yang diambil pemerintah pusat dan DPR, tentu akan kami laksanakan,” ujarnya.

Sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Kalimantan Timur, Seno Aji menyebut sikap tersebut juga sejalan dengan garis kebijakan partai.

Ia mengatakan bahwa pimpinan pusat Partai Gerindra, termasuk Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, telah menyampaikan pandangan resmi partai terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

“Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Gerindra sudah menyampaikan arah kebijakan partai. Maka kami di daerah akan patuh dan mengikuti keputusan pusat,” ucapnya.

Seno Aji mengakui bahwa salah satu latar belakang utama munculnya wacana ini adalah persoalan besarnya biaya pilkada langsung.

Menurutnya, anggaran yang dibutuhkan tidak hanya besar untuk penyelenggara pemilu, tetapi juga memberatkan para calon kepala daerah.

“Memang harus diakui, skala pembiayaan pilkada sangat besar. Untuk penyelenggaraan saja membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, belum lagi biaya yang dikeluarkan oleh para calon,” katanya.

Ia menambahkan, pembiayaan untuk lembaga penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga menjadi pertimbangan serius dalam diskursus nasional.

“Atas dasar itu, wacana yang disampaikan Presiden, kemudian Pak Bahlil, serta para Ketua Partai patut dikaji secara matang,” ujarnya.

Seno Aji berharap, apa pun skema yang nantinya dipilih, kebijakan tersebut mampu menghadirkan sistem demokrasi yang lebih efektif, efisien, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.