INDEKS MEDIA KALTIM

Berita Hari Ini di Kalimantan Timur (Kaltim)



Respons Isu Pemotongan Dana Probebaya 2026, Andi Harun Tegaskan Tak Ada Pemangkasan

Jibril Daulay Jibril Daulay - 10000 views
Wali Kota Samarinda, Andi Harun. (Foto: Yah/Indeksmedia.id)

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID – Pemerintah Kota Samarinda menegaskan bahwa Program Pemberdayaan Berbasis Rukun Tetangga (Probebaya) Tahun Anggaran 2026 tetap berjalan penuh tanpa pengurangan nilai anggaran.

Isu pemotongan hingga 40 persen yang beredar di masyarakat disebut sebagai kesalahpahaman terhadap skema penganggaran.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menjelaskan bahwa pembagian alokasi 60 persen di APBD murni dan 40 persen di APBD Perubahan merupakan langkah penyesuaian terhadap kondisi fiskal daerah yang terdampak kebijakan Transfer ke Daerah (TKD).

“Pemotongan itu tidak seperti yang dipahami orang. Karena anggaran kita terbatas, ruang fiskal kita sempit, maka anggaran kita bagi dua,” ujar Andi Harun, Kamis (8/1/2026).

Ia menegaskan, total anggaran Probebaya tetap 100 persen. Hanya saja, pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu kegiatan dan kapasitas fiskal pemerintah kota.

“Kalau melihat di APBD murni hanya 60 persen, itu bisa dianggap benar. Tapi kalau disebut dipotong dari 100 menjadi 60, itu tidak benar. Ini skenario adaptasi,” tegasnya.

AH, sapaan akrab Andi Harun menyebut tidak semua kegiatan Probebaya dilaksanakan di awal tahun. Sejumlah program baru berjalan pada semester kedua, sehingga alokasi anggaran 40 persen ditempatkan di APBD Perubahan.

“Seratus persen anggaran itu tidak semuanya dilaksanakan di awal tahun. Kegiatan yang pelaksanaannya sekitar Agustus, September, November, dan Desember, porsi 40 persennya kita taruh di APBD perubahan,” jelasnya.

Penyesuaian tersebut dinilai sebagai langkah logis agar seluruh belanja prioritas tetap dapat terakomodasi. Jika seluruh anggaran Probebaya dipaksakan masuk dalam APBD murni, belanja penting lainnya justru berpotensi tergeser.

“Poinnya, Probebaya tidak boleh berkurang. Yang ditunda adalah pelaksanaannya, bukan anggarannya,” kata AH.

Orang nomor satu di Samarinda itu juga memastikan hak pegawai dan kewajiban pemerintah tetap aman, dengan mekanisme pembayaran yang akan diadministrasikan pada saat APBD Perubahan disahkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini

Maaf Untuk Copy Berita Silahkan Hubungi Redaksi Kami!