80 Kades Diaudit, Wabup Kutim : Lebih dari Separuh Bermasalah

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), H. Mahyunadi memperketat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa di seluruh wilayah Kutim.

Langkah ini dilakukan menyusul hasil pemeriksaan terhadap para kepala desa yang menunjukkan banyaknya temuan penyimpangan administrasi dan pelaporan.

“Ada sekitar 80 Kepala Desa di Kutai Timur yang kita periksa. Hasilnya, banyak kades yang kita periksa bermasalah. Banyak sekali,” ungkap H. Mahyunadi saat membuka pemeriksaan medis gratis Rumah Sakit Kapal (RSK) dr. Lie Dharmawan di Desa Manubar, Kecamatan Sandaran, Selasa (4/11/2025).

Mantan Ketua DPRD Kutai Timur itu mengatakan, dari hasil pemeriksaan sementara, lebih dari separuh kepala desa memiliki permasalahan dalam laporan keuangan maupun pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, pihaknya masih mengedepankan pembinaan sebelum mengambil langkah hukum.

“Kalau kita mau tegas-tegasan, paling tidak lebih dari separuh yang masalahnya bisa dilanjutkan. Cuma, ini karena empat tahun baru pemeriksaan kepada kades-kades, kita utamakan pembinaan dulu,” jelasnya.

Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan pembangunan yang menjadi tanggung Wakil Bupati. Menurut Mahyunadi, langkah ini penting untuk memastikan anggaran desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Saya pakai wewenang sebagai pengawas pembangunan. Kita awal-awal kades baru temukan terjadi banyak masalah. Walaupun jelas dalam tahap pemeriksaan awal ini, kita melakukan pembinaan dan pendisiplinan, untuk memperbaiki laporan-laporan yang salah, asal tidak dengan fiktif,” tegasnya.

Dia juga memperingatkan jika ditemukan penggunaan dana secara fiktif, maka dana tersebut wajib dikembalikan dan dapat dilaporkan ke pihak berwajib.

“Kalau dana fiktif, wajib dikembalikan langsung. Jika tidak dikembalikan, kita melakukan laporan pihak yang berwajib. Kenapa demikian? Karena ini uangnya rakyat, uangnya masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan hak-haknya yang disalurkan pelaksanaan kebijakan,” imbuhnya. (qie)