Menuju Daerah Tangguh dan Berdaya Saing Digital, Diskominfo Staper Kutim Gelar FGD Penyusunan Masterplan TIK

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Masterplan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kutai Timur, Senin (3/11/2025). Kegiatan berlangsung di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutai Timur.

Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar, menyampaikan penyusunan masterplan ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam membangun pondasi transformasi digital di seluruh lini pemerintahan hingga ke tingkat desa.

“Pemerintah daerah harus mampu mengintegrasikan informasi agar dapat dijangkau semua kalangan. Kami menganggap apa yang kami susun selama ini belum terintegrasi seluruhnya ke OPD, kecamatan, dan desa. Kami harap, melalui kegiatan ini, dapat tersusun sistem yang benar-benar terintegrasi,” jelas Ronny.

Dia menambahkan, masterplan yang disusun tidak hanya berorientasi pada rencana jangka pendek lima tahun, namun juga menjadi panduan jangka panjang bagi pembangunan digital di Kutai Timur.

“Kami mencoba menyusun masterplan yang tidak hanya berlaku untuk lima tahun, tapi juga bisa menjadi arah pembangunan jangka panjang. Kegiatan ini juga memetakan potensi, kendala, dan tantangan di setiap wilayah, agar Kutai Timur memiliki posisi yang kuat dalam pembangunan digital,” ujarnya.

Dokumen strategis ini nantinya akan menjadi pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam memperluas infrastruktur dan layanan berbasis digital, sehingga pelayanan publik dapat berlangsung dengan lebih mudah, cepat, dan merata di seluruh wilayah Kutai Timur.

“Kami berkomitmen untuk menjadi fasilitator dalam pembangunan infrastruktur digital. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan menjadi langkah awal bagi Kutai Timur untuk menjadi daerah yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing,” pungkasnya.

FGD ini dihadiri Wakil Bupati Kutai Timur, H. Mahyunadi perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, serta berbagai pihak terkait yang memiliki peran dalam pengembangan sistem informasi dan komunikasi daerah. (qie)