Klaim Pemkot Bontang Soal Petisi Revisi UU 47/1999, Wabup Kutim : Aneh

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), H. Mahyunadi, menanggapi klaim Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, yang menyebut sebanyak 1.500 warga Sidrap telah menandatangani petisi agar DPR RI merevisi Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur.

Mahyunadi menilai pernyataan dari pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang itu aneh, mengingat wilayah yang dimaksud secara administratif berada di Kutai Timur.

“Silahkan saja. Tapi yang jelas, wilayah itu wilayah Kutai Timur, yang ngomong Pemerintah Bontang, itu aneh,” ujar Mahyunadi, Selasa (7/10/2025) usai menghadiri peresmian Kantor Kejaksaan Negeri Kutai Timur.

Dia menegaskan, Pemkab Kutai Timur tetap berkomitmen melanjutkan berbagai program pembangunan di kawasan perbatasan tersebut tanpa terpengaruh isu-isu pemekaran atau klaim wilayah.

“Kami sudah ingin bergerak membangun di sana. Walaupun ada pernyataan dari pihak Bontang, kami tetap akan lanjutkan. Tanahnya juga sudah jelas statusnya,” tegasnya.

Terkait persoalan batas wilayah, Mahyunadi menilai tidak perlu ada polemik. Menurutnya, semua sudah memiliki dasar hukum yang jelas dan telah diatur oleh pemerintah pusat dan dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.

“Kalau soal aturan, ya kita jalankan sesuai regulasi. Tapi yang lucu, wilayah Kutim kok yang ngomong orang Bontang. Itu aneh saja,” ujarnya menegaskan.

Wabup Kutim menjelaskan pihaknya saat ini adalah mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, termasuk di area perbatasan yang berbatasan langsung dengan Kota Bontang. Dia menilai isu-isu seperti ini seharusnya tidak perlu diperbesar.

“Yang penting masyarakat di wilayah itu bisa menikmati pembangunan dengan baik. Soal batas wilayah, sudah ada mekanismenya,” pungkasnya. (qie)