Kutim — Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Paripurna (Rapur) ke-27 tentang Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Penjelasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023.
Rapur itu berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim pada Kamis 13 Juni 2024. Mewakili Fraksi NasDem, Ubaldus Badu memaparkan pandangan umum fraksi. Ubaldus Badu menyoroti pentingnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini sebagai gambaran kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim sepanjang tahun 2023.
“Raperda ini adalah cerminan hasil dan kinerja keuangan kita selama tahun 2023, yang merupakan langkah awal untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” tuturnya.
Capaian positif yang telah diraih Pemkab dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2023 mendapat apresiasi dari pihaknya. Ubaldus mengatakan pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp8,59 triliun atau 104,13% dari target anggaran sebesar Rp8,25 triliun.
“Realisasi ini menunjukkan efisiensi perencanaan dan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, yang merupakan indikator penting kemandirian daerah,” ucapnya.
Meski begitu, dirinya mencatat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) hanya mencapai Rp352,46 miliar, atau 44,76% dari target Rp787,53 miliar. “Ini perlu menjadi perhatian kita bersama, karena PAD adalah salah satu indikator utama kemandirian daerah.”
Fraksi Nasdem mencatat, realisasi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer mencapai Rp7,54 triliun atau 84,18% dari anggaran sebesar Rp8,96 triliun. “Meski berada di bawah pagu yang ditetapkan, ini menunjukkan pengelolaan belanja yang masih perlu disempurnakan,” ucapnya.
Dari aspek pembiayaan, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2023 masing-masing terealisasi sebesar 100%, yaitu Rp1,57 triliun dan Rp46,5 miliar. “Hal ini menandakan ketepatan perencanaan dalam pembiayaan, namun tetap memerlukan evaluasi berkelanjutan.”
Fraksi Nasdem juga menyoroti saldo kas akhir tahun sebesar Rp1,77 triliun, yang terdiri dari saldo kas di Kas Daerah sebesar Rp1,72 triliun, kas di bendahara Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp42,85 miliar. Kemudian kas di bendahara BOSNAS sebesar Rp37,22 juta, dan kas di bendahara penerimaan sebesar Rp2,46 juta.
“Saldo kas yang masih tinggi, ini menunjukkan ada kegiatan yang belum terlaksana atau belum mencapai target, sehingga perlu ada kajian ulang dalam perencanaan,” tandasnya. (ADV)
