Wakili Bupati Kutim, Poniso Buka Bimtek Penyuluh dan Kader KB

BALIKPAPAN, INDEKSMEDIA.ID – Asisten Pemkesra Kutai Timur (Kutim) Poniso Suryo Renggono membuka Bimtek penyuluh dan kader kampung KB. Kegiatan itu berlangsung di hotel Golden Tulip Balikpapan, selama dua hari dari Kamis (18/7/2024) sampai dengan Jum’at (19/7/2024).

Kehadiran Poniso untuk membuka kegiatan itu untuk mewakili Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman. Kegiatan itu diikuti 105 peserta diantaranya 35 peserta dari Kader Kampung Keluarga Berkualitas (KB)dan 70 kader Institusi masyarakat Pedesaan (IMP) yakni Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim.

Poniso mengatakan program kampung Keluarga Berkualitas (KB) pada 2016 telah dicanangkan Presiden RI secara serentak di seluruh desa di indonesia. Begitu juga di Kabupaten Kutim dilaksanakan pembentukan kampung KB secara bertahap, sejumlah 34 kampung KB yang dimulai tahun 2016 sampai dengan 2018 di 18 kecamatan dan tahun 2024 telah terbentuk 113 kampung KB.

“Pembentukan kampung KB dengan kriteria khusus kala itu mengutamakan kriteria suatu wilayah pilihan dengan jumlah kepala keluarga miskin, wilayah kumuh, wilayah terisolir, wilayah di perbatasan, wilayah pesisir, kepadatan penduduk, pencapaian kesertaan KB. Kreteria yang bertujuan untuk memajukan daerah atau wilayah yang tertingal yang bersifat kuantitas. Kurang dari tujuh tahun kampung KB berjalan terbit Inpres No 3 Tahun 2022, paradigma kampung keluarga berencana menjadi kampung keluarga berkualitas,” urainya.

Hal ini dikarenakan belum maksimalnya program dan kegiatan tersebut, hanya beberapa perangkat daerah dan perusahaan yang berperan serta terintegrasi kegiatannya di kampung KB tersebut. Dengan adanya Inpres No 3 Tahun 2022 maka peran aktif dari seluruh pihak perangkat daerah mitra kerja, CSR dan LSM akan lebih optimal dukungannya.

Karena program kampung KB berorientasi keluarga yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia sesuai dengan indeks pembangunan keluarga. lebih meningkatkan SDM keluarga dan masyarakat.

“Kampung KB merupakan pendekatan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan yang dilakukan secara terintegrasi dan konvergensi di dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga. Dengan keterpaduan integrasi dan konvergensi kegiatan optimalisasi penyelenggaraan kegiatan di kampung KB melalui kerjasama 13 kemitraan kementrian atau kelembagaan, tingkatan provinsi sampai pada kabupaten dapat bermanfaat dan berhasil guna,” ujarnya.

Di dalam pembangunan ketahanan keluarga yang utuh sesuai dimensi kehidupan dan kebahagian semua pihak perlu memperhatikan penyusunan gizi, kualitas sanitasi, kualitas lingkungan, aksara penduduk, kesehatan keluarga sampai pada terjaganya sumber pendapatan keluarga.

Program dan kegiatan dari BKKBN ini di rumuskan menjadi satu kesatuan yang implementasinya bermuara ke desa atau kelurahan yaitu di kampung KB.

“Sesuai dengan amanat inpres tersebut nantinya setiap kelurahan dan desa membentuk kampung KB, agar tersedia rumah data kependudukan yaitu sekretariat yang memiliki bank data lengkap dengan mengelola data potensi desa sebagai data pendukung pembangunan desa kelurahan yang dapat di akses untuk semua pihak yang membutuhkan. Kemudian pelaksanaan dapur sehat atasi stunting, dengan tujuan meningkatkan kuantitas gizi masyarakat melalui optimalisasi sumber daya pangan lokal dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting di tingkat desa atau kelurahan,” tuturnya.

Ia berharap dengan adanya inpres No 3 Tahun 2022 ini nanti secara berkelanjutan dapat meningkatkan sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat di Kutim menjadi kuat.

Serta program kampung keluarga berkualitas dapat mempercepat pembangunan keluarga dan masyarakat di Kutim melalui sinergi di semua program kegiatan kementrian atau lembaga dan pada organisasi pemerintah daerah yang bermitra. Tentunya dukungan dan kerjasama dari pemerintah desa melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

“Semoga kegiatan bimtek ini dapat di jadikan program strategi untuk pelaksanaan kegiatan kegiatan pembangunan sumber daya manusia di tingkat desa dan kelurahan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala DPPKB Achmad Junaidi B, mengutarakan bimtek ini dihadiri 105 Peserta diantaranya 35 Peserta dari Kader Kampung Keluarga Berencana dan 70 Kader Institusi Masyarakat Pedesaan.

“Semoga bimbingan teknis ini dapat membuka wawasan kita dan menjadikan diri kita lebih berkualitas,” imbuhnya. (adv)