Wabup Kutim Dorong Optimalisasi TJSL Berbasis DTKS Bersama Kemensos RI

JAKARTA,INDEKSMEDIA.ID – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), H. Mahyunadi, mengungkapkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang terintegrasi dengan kebijakan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan yang digelar di Kementerian Sosial RI, Jakarta, di mana Pemkab Kutim hadir untuk mendengarkan langsung paparan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf.

Dalam pertemuan itu, Wabup Kutim didampingi Kepala Dinas Sosial Kutim Ernata Hadisujito, Kepala Bappeda Kutim Januar Bayu Irawan, serta dihadiri sejumlah kepala daerah dan perwakilan dari berbagai wilayah di Indonesia.

H. Mahyunadi menilai sinergi dengan Kemensos RI menjadi langkah strategis agar program TJSL di Kutai Timur dapat lebih tepat sasaran.

Melalui koordinasi dan fasilitasi Kemensos RI, TJSL diarahkan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga bantuan dan program pemberdayaan benar-benar menyentuh masyarakat miskin, kelompok rentan, serta warga yang membutuhkan intervensi sosial dan ekonomi.

Dalam paparannya, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengingatkan pentingnya optimalisasi amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 34 yang mengatur tentang kesejahteraan sosial.

Dia juga menekankan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Saifullah Yusuf menegaskan penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah daerah harus mengacu pada data milik Kementerian Sosial, bukan data masing-masing daerah.

Menurutnya, Indonesia harus memiliki satu data kesejahteraan sosial yang terintegrasi agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan tercatat secara akurat.

Menanggapi hal tersebut, Wabup Kutim menyampaikan bahwa Pemkab Kutim siap menyesuaikan kebijakan daerah dengan sistem satu data Kemensos RI.

Dia menilai optimalisasi TJSL merupakan strategi penting untuk memperkuat peran dunia usaha dalam mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan.

“Program TJSL tidak hanya bersifat bantuan sesaat, tetapi harus diarahkan pada pemberdayaan jangka panjang, seperti penguatan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, dan dukungan pendidikan,” tegas Mahyunadi.

Kemensos RI juga mendorong agar TJSL menjadi bagian dari ekosistem penanganan kemiskinan yang terintegrasi dengan program nasional perlindungan dan rehabilitasi sosial.

Dalam skema ini, pemerintah daerah berperan sebagai koordinator dan pengawas agar pelaksanaan di lapangan berjalan efektif dan terukur. (*)