Usai Dilantik Jadi Ketua APPSI, Harum Usul Bangun Kantor Banhub Untuk 38 Provinsi di IKN

NUSANTARA, INDEKSMEDIA.ID — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) menyerukan pentingnya sinergi dan efisiensi antarprovinsi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2025–2029, Rudy mengusulkan agar kantor Badan Penghubung (Banhub) seluruh provinsi se-Indonesia dibangun dalam satu klaster khusus di kawasan IKN.

Usulan itu disampaikan langsung di hadapan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono serta para gubernur se-Indonesia dalam acara Pengukuhan Dewan Pengurus APPSI di Aula Gedung Kemenko I IKN, Selasa (11/11/2025).

“Kami minta 38 provinsi agar dipersiapkan, dan tentunya mewakili juga aspirasi dari teman-teman kabupaten/kota dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, agar nanti tidak terpecah-pecah. Kita harus di dalam satu cluster di Ibu Kota Nusantara untuk area kantor Badan Penghubung,” tegas Rudy Mas’ud.

Menurutnya, keberadaan Banhub dalam satu kawasan terpadu akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antarprovinsi sekaligus mencegah fragmentasi aspirasi daerah. Model klaster ini, lanjut Rudy, akan menciptakan pusat koordinasi nasional daerah yang efisien, memudahkan komunikasi lintas wilayah, dan mempercepat penyampaian aspirasi ke Pemerintah Pusat.

Fungsi Vital Kantor Badan Penghubung di IKN

Usulan Gubernur Kaltim ini menyoroti pentingnya peran Badan Penghubung sebagai jembatan utama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kantor Banhub memiliki sejumlah fungsi strategis, seperti Jalur Koordinasi Utama, di mana Banhub menjadi penghubung koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan antara daerah dengan kementerian, lembaga negara, dan lembaga tinggi negara di tingkat pusat.

Kedua, Representasi dan Promosi Daerah
Kantor ini berperan sebagai showcase daerah, menampilkan potensi ekonomi, budaya, sosial, dan pariwisata, sekaligus menarik minat investor nasional maupun internasional.

Ketiga, Pelayanan Administratif dan Protokoler
Banhub memberikan pelayanan protokoler dan administrasi bagi gubernur, bupati/wali kota, serta pejabat daerah lain selama berada di Ibu Kota Negara.

Keempat, Penghimpun dan Penyalur Aspirasi Daerah. Fungsi ini memastikan isu dan kebutuhan daerah dapat diteruskan secara langsung kepada pembuat kebijakan nasional, sehingga daerah dapat berpartisipasi aktif dalam perumusan kebijakan strategis negara.

Dengan penyatuan 38 kantor Banhub dalam satu klaster di IKN, Rudy berharap terbentuk pusat sinergi antarprovinsi yang solid, mendorong kolaborasi, mempercepat pertukaran informasi, serta memperkuat posisi daerah sebagai mitra strategis Pemerintah Pusat.

“Sinergi daerah yang kuat di IKN adalah kunci kesuksesan Indonesia ke depan. Kita tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Semua harus bersatu dalam semangat Nusantara,” tandas Gubernur Rudy Mas’ud.