Ungkap Penyebab Serapan OPD Belum Optimal, Pemprov Kaltim Bersiap Tancap Gas Kebut Program Tertunda di 2026

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID – Kinerja serapan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menjadi perhatian menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025.

Meski masih terdapat OPD dengan serapan rendah, Pemprov Kaltim memastikan kondisi tersebut tidak mengganggu stabilitas keuangan daerah dan seluruh program yang tertunda akan dilanjutkan pada 2026.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menjelaskan bahwa hingga akhir Desember 2025, realisasi belanja daerah telah mencapai sekitar 81 persen.

Di sisi lain, serapan pendapatan berada di kisaran hampir 90 persen. Secara keseluruhan, kondisi tersebut dinilai masih aman dan tidak menimbulkan defisit anggaran.

“Serapan anggaran terakhir yang saya lihat sudah di angka 81 persen. Kita juga menyesuaikan dengan serapan pendapatan yang hampir 90 persen. Artinya, dengan kondisi ini, alhamdulillah kita masih seimbang dan tidak defisit,” ujar Seno.

Ia mengakui masih ada OPD yang masuk kategori “merah” karena serapan anggaran belum optimal. Namun, menurutnya, persoalan tersebut lebih disebabkan oleh kendala regulasi dan kebijakan yang belum tuntas, bukan semata-mata karena lemahnya pelaksanaan program.

“Kalau OPD yang merah pasti ada. Tapi ini bukan semata-mata karena pelaksanaannya, melainkan adanya benturan kebijakan dan peraturan yang belum selesai,” jelasnya.

Seno Aji memastikan program dan kegiatan yang belum dapat direalisasikan sepanjang 2025 akan kembali dikerjakan pada tahun anggaran 2026 setelah seluruh aspek administrasi dan regulasi dirampungkan.

Dengan demikian, manfaat program tetap dapat dirasakan masyarakat meski mengalami penyesuaian waktu pelaksanaan.

Dari sisi pendapatan daerah, ia menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif tidak mengalami masalah berarti. Kekurangan realisasi pendapatan lebih banyak bersumber dari dana transfer yang hingga akhir tahun belum sepenuhnya tersalurkan.

“Kalau PAD kita hanya kurang sedikit, jadi relatif tidak masalah. Yang besar itu di pendapatan transfer yang memang belum tersalur,” ujarnya.

Pemprov Kaltim juga memperkirakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2025 berada di kisaran Rp500 miliar.

Angka tersebut dinilai jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang sempat mencapai Rp900 miliar bahkan hingga Rp3,1 triliun.

Kondisi ini sekaligus menjadi indikasi bahwa perencanaan dan realisasi anggaran daerah semakin mendekati kebutuhan riil pembangunan.