Tingkat Kedisiplinan Pegawai Kelurahan di PPU Memprihatinkan, Datang Terlambat Hingga Bolos Kerja

PPU, INDEKSMEDIA.ID – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun, memberikan instruksi kepada para Asisten serta beberapa kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU untuk melakukan inpeksi mendadak (sidak) di seluruh kelurahan yang ada di Kabupaten PPU.

Instruksi itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian Pj Bupati terhadap tingkat kehadiran dan kedisiplinan aparatur di lingkungan pemerintah daerah. Monitoring tersebut dilaksanakan, Selasa kemarin (16/01/2024) oleh tim yang telah ditunjuk.

Saat ditemui di ruang kerjanya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) PPU, Hadi Saputro mengatakan bahwa dirinya mendapat instruksi dari Pj Bupati untuk sidak terhadap kehadiran aparatur daerah di Kelurahan Buluminung.

Hasil monitoring yang dilakukannya menunjukkan adanya kekurangan dalam tingkat kehadiran para aparatur di kelurahan tersebut.

“Saya datang di kantor kelurahan pada pukul 07.29 dan melihat pintu kantor dalam keadaan terkunci, belum ada petugas yang hadir, setelah menunggu selama tujuh menit tepatnya pukul 07.37 baru ada salah satu petugas yang datang membuka pintu kantor, ” jelas Hadi.

Dari keterangan yang di dapat dari pegawai tersebut tambah Hadi Saputro, bahwa jumlah PNS ada 7, dan Tenaga Harian Lepas (THL) ada . Namun ketika ditunggu hingga pukul 08.00 pegawai lainnya belum juga ada yang datang.

“Saya bertanya langsung ke warga sekitar mereka mengungkapkan bahwa kebiasaan aparatur disini sekitar jam 08.30 sampai jam 09.00 datang. Karena tidak bertemu dengan lurah saya langsung diperintahkan Pj Bupati untuk kembali,” bebernya.

Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Mawar yang diinstruksikan untuk memonitoring kehadiran aparatur daerah di Kelurahan Riko.

Saat tiba di kantor kelurahan pada pukul 08.10 pagar masih tertutup dan kantor masih kosong. “Setelah menunggu selama satu setengah jam tepat pukul 09.27, baru satu pegawai THL yang datang,” terangnya.

Mawar juga mengungkapkan, dari percakapan singkat dengan pegawai tersebut, mengungkapkan bahwa biasanya kantor dibuka pada jam 07.30 pagi. Jumlah PNS ada 5 dan THL ada 10, sementara yang hadir pada saat itu 2 orang THL.

“Saat berteduh di salah satu rumah warga di sekitar kelurahan, sambil berbincang- bincang warga tersebut menyampaikan bahwa pintu kantor baru di buka jam 07.30 pagi sementara pegawai kelurahan cenderung datang jam 09.00, ” ungkap Mawar.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan, Jansje Grace Makisurat diinstruksikan untuk memonitoring terhadap kehadiran aparatur daerah Kelurahan Penajam.

Dari data yang ada 9 orang berstatus PNS dan ada 19 orang THL, jumlah yang hadir pada pukul 07.15 dua orang, pukul 07.20 hadir satu orang dan pukul 07.28 bertambah dua pegawai yang hadir, jadi jumlah yang hadir ada lima orang, dua ASN dan tiga THL, yang tidak hadir pada saat itu ada 23 pegawai.

Namun beda hasil sidak terhadap kehadiran aparatur daerah yang ada di Kelurahan Nipah-nipah yang dilakukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ( DLH) Tita Deritayati.

Dia menyampaikan bahwa para aparatur yang ada di Kelurahan Nipah-nipah menunjukan tingkat kehadiran yang positif dan juga tepat waktu.

“Dari 7 jumlah PNS dan 16 THL, hanya 4 orang yang keterangannya izin,” kata Tita.

Lebih lanjut, Kasat Pol PP dan Kepala Dinas Perhubungan disaat dimintai keterangan hasil monitoring kehadiran aparatur kelurahan yang ditugaskannya tidak berada di tempat karena ada tugas mendampingi Pj Bupati ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sementara Asisten III bidang Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah(Setda) PPU, Ahmad Usman saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, kemarin Selasa (16/01) sudah melakukan sidak disetiap kelurahan-kelurahan yang ada di PPU, yang sesuai dengan aturannya sebelum jam 7.30 pagi lurah maupun staf sudah harus ada di kelurahan.

Tetapi setelah melakukan sidak masih ada banyak saja yang datang di atas jam 7.30 pagi.

Ahmad Usman juga menjelaskan bahwa berdasarkan hasil evaluasi kehadiran pegawai pemerintah daerah di 20 kelurahan se-Kabupaten PPU dengan total 318 pegawai, diimbau untuk mematuhi aturan jam kerja yang telah ditetapkan, yaitu dimulai pada pukul 07.30.

“Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebanyak 146 pegawai tidak memenuhi titik kehadiran ini, yang menggambarkan ketidakdisiplinan dalam menjalankan tugas sehari-hari, ” terangnya.

Ahmad Usman juga menambahkan, bahwa kemarin juga langsung mengadakan rapat dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), untuk memberlakukan sistem absensi fingerprint di setiap kelurahan di Kabupaten PPU.

Diberlakukannya kedisiplinan kepegewaian di setiap kelurahan yang ada di PPU, tindak lanjut perintah Pj Bupati Makmur Marbun yang meminta semua kelurahan harus segera diberlakukan sistem absensi fingerprint.
“Karena ada banyak laporan kepada Pj Bupati kalau kelurahan sering buka kantor dan aparaturnya datang di atas jam 9, ” ungkapnya. (*)