Terungkap Rp400 Miliar untuk Perjalanan Dinas Pemprov dan DPRD Kaltim, BPKAD: Masih Alokasi Sementara

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID — Anggaran perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan DPRD Kaltim yang mencapai sekitar Rp400 miliar ditegaskan masih sebatas pagu anggaran, bukan angka belanja riil yang pasti terealisasi.

Pemerintah memastikan realisasi akhir masih menunggu laporan penggunaan hingga tutup tahun anggaran.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir, menjelaskan bahwa angka tersebut tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan disusun sesuai kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Realisasi belum tentu mencapai angka tersebut karena kita masih menunggu laporan sampai akhir tahun. Pagu adalah alokasi dalam DPA, sementara pelaksanaannya bisa lebih kecil dari itu,” kata Ahmad Muzakkir.

Ia menekankan, perbedaan besaran anggaran perjalanan dinas antar OPD tidak bisa disamaratakan karena dipengaruhi oleh karakter tugas dan tanggung jawab lembaga masing-masing. Sejumlah OPD memang dituntut memiliki intensitas kerja lapangan yang tinggi.

“Setiap SKPD memiliki beban tugas yang berbeda, sehingga kebutuhan perjalanan dinas pun berbeda. Secara umum masih sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing,” ujarnya.

Selain OPD teknis, DPRD Kaltim disebut memiliki porsi perjalanan dinas yang relatif besar. Hal ini berkaitan langsung dengan aktivitas kelembagaan dewan yang menuntut kehadiran fisik di tengah masyarakat.

“Secara struktur memang menjadi penyumbang terbesar realisasi perjalanan dinas. Tingginya aktivitas kelembagaan, terutama kegiatan reses atau kunjungan langsung anggota dewan ke masyarakat, membuat kebutuhan perjalanan dinas DPRD lebih tinggi dibanding perangkat daerah lainnya,” jelasnya.

Ahmad Muzakkir juga menyoroti bahwa banyak program pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, hingga sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan kelautan tidak dapat dijalankan tanpa kunjungan langsung ke lapangan.

“Setiap kegiatan pembinaan, pendampingan, hingga penyaluran bantuan memerlukan biaya transportasi,” tambahnya.

Pemprov Kaltim memastikan pengelolaan anggaran perjalanan dinas tetap mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, serta kesesuaian dengan kebutuhan riil di lapangan, sehingga penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.