Terkejut Masih Banyak Anak Tidak Sekolah, Bupati Kutim Tekankan Validasi Data dan Tindakan Cepat

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Bupati Kutai Timur (Kutim), H. Ardiansyah Sulaiman, menyampaikan keprihatinan mendalam setelah mengetahui masih banyak anak di wilayahnya yang tidak bersekolah.

Pernyataan itu dia sampaikan saat menghadiri Launching Rencana Aksi Daerah (RAD) Strategi Anti Anak Tidak Sekolah (Sitisek) Kutai Timur 2025 di Hotel Royal Victoria, Jumat (21/11/2025).

Dalam forum itu, Ardiansyah tidak menutupi keterkejutannya. Bahkan suaranya terdengar berubah saat menyampaikan fakta tersebut.

“Suara saya agak parau membaca data banyak anak tidak sekolah di Kutai Timur. Kita sudah mulai bekerja sektor Pendidikan sudah lama, bahkank kita sejak lama kita kampanyekan wajib 12 tahun,” ungkapnya.

Bupati mengisahkan perjalanan panjang pembangunan pendidikan di Kutai Timur.

Dia menyebut saat tahun 1991, SMA hanya ada dua, yakni di Sangatta dan Muara Ancalong, serta kemungkinan satu di Sangkulirang.

Seiring pemekaran daerah hingga menjadi 18 kecamatan, komitmen pendidikan semakin diperkuat.

Dia menegaskan, Kutai Timur sudah menjalankan amanat Undang-Undang Pendidikan Nasional 2003 terkait alokasi anggaran 20 persen dari APBD.

“Kutai Timur, di tahun 2005, kita sudah mempersiapkan itu. 2008 kita sudah menggelontorkan itu. 2009/2010 kita sudah melaksanakan pendidikan wajib 12 tahun,” ucapnya.

Bupati juga mengungkapkan keberadaan perguruan tinggi daerah seperti STIPER dan STAIS yang sejak awal berdiri telah digratiskan untuk masyarakat.

Berbagai fasilitas pendidikan seperti seragam, buku, dan biaya sekolah pun sudah diberikan tanpa pungutan agar tidak ada lagi alasan ekonomi menjadi hambatan.

Namun, meski berbagai upaya telah dilakukan, Bupati menaruh perhatian terhadap munculnya data anak tidak sekolah, termasuk temuan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Ada kasus di TPA. Ada data anak-anak di TPA tidak sekolah. Saya perintahkan Disdikbud untuk mengecek itu. Jika punya anak dan tidak sekolah, itu harus diantisipasi,” tegasnya.

Dia juga meminta perusahaan-perusahaan di Kutai Timur melaporkan data karyawan terkait apakah ada anak mereka yang tidak bersekolah.

Selain itu, Bupati mendorong akademisi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) untuk membantu memvalidasi data Pusdatin yang menjadi dasar penyusunan RAD.

Bupati juga menyinggung persoalan anak menikah di usia dini maupun anak yang dipekerjakan. Dia meminta media ikut menyampaikan informasi positif untuk mendorong kesadaran masyarakat.

Salah satu masalah berat juga datang dari ranah Kementerian Agama, yakni maraknya pernikahan bawah tangan.

Hal ini mempersulit pelayanan administrasi kependudukan karena anak yang lahir tidak dapat didaftarkan atas nama ayahnya.

“Dengan adanya RAD ini kami harapkan jadi patokan tiga tahun, tapi kami minta setahun ini selesai,” tegas Ardiansyah. (adv)