KUTIM, INDEKSMEDIA.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Dr, H. Irwan, S.IP, MP menanggapi penolakan calon presiden (Capres), Anies Baswedan terhadap pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Rabu (6/12/2023).
Dia mengatakan para Capres saat ini sedang memaparkan gagasan mereka mengenai Indonesia kedepan kepada masyarakat. Dan isu IKN menjadi hal yang tak lepas dari gagasan para Capres. Hanya saja, dia menilai pemaparan Anies Baswedan mengenai IKN merupakan bukanlah murni gagasan, melainkan isu yang kerdil karena ujungnya adalah elektoral.
“Ya, tapi kalau kayak gitu artinya mereka pertama tidak melaksanakan amanah sebuah undang undang karena ini kan sudah produk undang undang. Padahal di antara partai koalisi itu, khususnya Nasdem dan PKB ini adalah masih partai koalisi pemerintah. Keduanya setuju undang-undang ini dan ikut menetapkan undang undang ini,” kata Irwan.
Ketua DPD Demokrat Kalimantan Timur (Kaltim) itu juga menilai, Cawapres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tidak konsisten mengenai IKN.
“Sampai sekarang pernyataan Cak Imin pun berubah berubah. Tadinya dia bilang kan bahwa ngapain ke hutan sudah enak enak tinggal Jakarta, tapi kemudian meralat bahwa sampai hari ini kami meyakini bahwa undang-undang itu harus dilaksanakan nah inkonsistensi koalisi. Mas anies ini tentu tidak menunjukkan bahwa mereka serius akan melaksanakan (Undang-undang)itu,” tuturnya.
Bahkan, Irwan menilai apa yang ditunjukkan Anies dan Cak Imin hanyalah gimik.
“Sehingga kita minta itu hentikan kalau hanya kemudian itu gimik dan hanya untuk kemudian menjadikannya isu elektoral itu sangat kerdil ya. Kemudian kalau terkait bicara bahwa IKN itu justru bukan pemerataan maka itu keliru karena selama ini baru 15 persen kontribusi Indonesia Timur terhadap pertumbuhan ekonomi Nasional. Ini simbol ketidakmerataan pembangunan,” jelasnya.
Dia juga mengatakan sejak Kaltim ditunjuk sebagai IKN, pertumbuhan ekonomi bisa menggeser pertumbuhan yang selama ini berpusat di barat lebih bergeser ke timur. “Jadi sebenarnya kalau kita bicara ini justru IKN itu adalah muara keadilan dan juga itu adalah transformasi,” tandasnya. (liq)
