Tanggapi Isu Lingkungan Pembangunan IKN, Anggota DPR RI Irwan Sebut Hutan yang Jadi Lokasi IKN Sudah Land Clearing

KUTIM, INDEKSMEDIA.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Dr, H. Irwan, S.IP, MP menanggapi isu lingkungan atas pembangunan Ibukota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).

Dia menjelaskan isu lingkungan yang dihembuskan dalam pembangunan IKN tak berdasar. Sebab, menurutnya kawasan inti pusat Pemerintahan itu 100 persen dalam hutan tanaman industri.

“Statusnya adalah kawasan budidaya kehutanan, tapi statusnya adalah hutan produksi. Artinya jauh sebelum ada IKN dipindahkan ke sana itu hutan sudah clear semuanya. Enggak mungkin dong ditanami oleh perusahaan tersebut. Kalau enggak land clearing jadi hutan alam di KIP itu enggak ada,” kata Irwan.

Ketua DPD Demokrat Kalimantan Timur (Kaltim) itu memaparkan dalam pembangunan IKN, tidak menghilangkan fungsi hutan yang ada di Kalimantan. Bahkan, dalam penerapan prinsip itu, Kalimantan akan lebih beragam.

“Artinya hutan Kalimantan justru ada endemik dari Bandung sekarang. Jadi tidak hanya itu satu jenis saja. Karena di hutan tanaman justru ada persemaiannya. Kemudian semua jenis tanaman endemik Kalimantan juga kemudian ditanam, kemudian tumbuh menjadi sebuah kota yang menganut prinsip green city,” ujarnya.

Irwan juga memaparkan, selain fokus dalam pembangunan infrastruktur di IKN, DPR RI juga fokus dalam pembenahan infrastruktur di Kalimantan Timur.

“Kalimantan Timur, terutama di sektor infrastruktur itu bicara jalan Nasional, jembatan dan juga jalan daerah. Kita juga akan membangun infrastruktur sumber daya air yang berdaya, termasuk juga untuk kebutuhan pertanian kita akan bangun, sudah bangun bendungan ya, termasuk kalau di Kutai Timur kita banyak rehab bendungan-bendungan,” katanya.

Irwan juga menambahkan, dirinya berupaya untuk membangun Kalimantan Timur selama masih dipercaya menjadi wakil rakyat di Senayan.

“Demokrasi atau politik bisa menjadi jalan perjuangan anak muda Kutai
Timur. Karena kita tahu bahwa sebagian besar Ketidakadilan, kemunduran, ketidakmajuan rakyat maupun daerah itu juga dipengaruhi oleh kebijakan politik ini. Tentu saya berharap anak muda Kutai Timur melek politik kalau
enggak mau masuk politik praktis, minimal bisa kritis terhadap dinamika
politik dan juga kebijakan kebijakan politik yang ada,” tandasnya.

Dia menjelaskan isu lingkungan yang dihembuskan dalam pembangunan IKN tak semuanya berdasar. Sebab, menurutnya kawasan inti pusat Pemerintahan itu 100 persen tadinya di dalam hutan tanaman industri.

“Status sebelumnya adalah kawasan budidaya kehutanan yaitu hutan produksi dan sekarang menjadi areal penggunaan lain. Artinya jauh sebelum ada IKN dipindahkan ke sana itu hutan alamnya sudah land clearing semuanya. Enggak mungkin dong ditanami oleh perusahaan tersebut kalau belum land clearing. Jadi hutan alam di KIPP itu enggak ada,” kata Irwan.

Ketua DPD Demokrat Kalimantan Timur (Kaltim) itu memaparkan dalam pembangunan IKN, tidak menghilangkan fungsi hutan yang ada di Kalimantan Timur karena tujuan kotanya justru jadi forest city. Bahkan, dalam penerapan prinsip itu, Hutannya akan lebih beragam.

“Artinya hutan di IKN justru akan ada jenis endemik dan beragam dibanding sekarang. Jadi tidak hanya itu satu jenis saja. Di IKN juga dibangun persemaiannya. Kemudian semua jenis tanaman endemik Kalimantan juga kemudian ditanam, kemudian tumbuh menjadi sebuah kota yang menganut prinsip forest city,” ujarnya.

Irwan juga memaparkan, selain fokus dalam pembangunan infrastruktur di IKN, DPR RI juga fokus dalam pembenahan infrastruktur di Kalimantan Timur.

“Kalimantan Timur, terutama di sektor infrastruktur itu bicara jalan Nasional, jembatan dan juga jalan daerah. Kita juga akan membangun infrastruktur sumber daya air, termasuk juga untuk kebutuhan pertanian kita akan bangun, sudah bangun bendungan ya, termasuk kalau di Kutai Timur kita banyak rehab bendungan-bendungan,” katanya.

Irwan menambahkan, dirinya berupaya untuk membangun Kalimantan Timur selama masih dipercaya menjadi wakil rakyat di Senayan.

“Demokrasi atau politik bisa menjadi jalan perjuangan anak muda Kutai
Timur. Karena kita tahu bahwa sebagian besar Ketidakadilan, kemunduran, ketidakmajuan rakyat maupun daerah itu juga dipengaruhi oleh kebijakan politik ini. Tentu saya berharap anak muda Kutai Timur melek politik kalau enggak mau masuk politik praktis, minimal bisa kritis terhadap dinamika politik dan juga kebijakan kebijakan politik yang ada,” tandasnya. (liq)