Tahap II Pembangunan IKN Dikebut, Pemerintah Siapkan 20 Ribu Pekerja Tambahan

JAKARTA, INDEKSMEDIA.ID — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memproyeksikan jumlah pekerja di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan mencapai 20 ribu orang pada tahap kedua pembangunan. Peningkatan jumlah tenaga kerja ini ditujukan untuk mempercepat penyelesaian proyek pembangunan fisik dan infrastruktur pemerintahan di ibu kota baru Indonesia tersebut.

Basuki menyebut, saat ini sekitar 7.000 pekerja konstruksi telah menempati Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) di wilayah inti pembangunan IKN. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan IKN sebagai pusat pemerintahan Indonesia, pembangunan akan memasuki fase yang lebih masif dan terstruktur.

“Pada tahap kedua, jumlah pekerja diperkirakan mencapai 20.000 orang untuk mempercepat pembangunan IKN,” ujar Basuki di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Tahap kedua pembangunan ini berfokus pada Kawasan Legislatif dan Yudikatif, yang menjadi bagian penting dalam melengkapi trias politica pemerintahan. Proyek ini mencakup pembangunan fisik, penyusunan regulasi pendukung, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di kawasan Nusantara.

Kompleks Legislatif akan dibangun di atas lahan seluas 42 hektar dengan nilai anggaran Rp8,5 triliun (periode 2025–2027). Kawasan ini mencakup Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum Legislatif, serta beberapa gedung kerja tambahan.

Sementara itu, Kompleks Yudikatif akan berdiri di atas 15 hektar lahan dengan nilai anggaran Rp3,1 triliun. Kompleks ini terdiri dari gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Agung (MA) yang ditargetkan selesai dalam waktu 25 bulan sejak dimulai pada November 2025.

Basuki menjelaskan, anggaran pembangunan IKN bersumber dari tiga skema pembiayaan utama:

• APBN: Rp48,8 triliun (periode 2025–2028)
• Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU): Rp158,72 triliun (per Oktober 2025)
• Investasi Swasta Murni: Rp66,3 triliun (per Oktober 2025)

“Pembangunan tahap kedua ini akan berjalan jauh lebih cepat dan terukur. Kami ingin memastikan semua komponen pemerintahan dapat berfungsi optimal ketika tahap relokasi dimulai,” tegas Basuki.

Selain pembangunan gedung pemerintahan, proyek prioritas lain juga sedang dikebut, seperti penataan Pasar Sepaku, pembangunan Masjid Negara dan Basilika, serta penyelesaian konektivitas jalan di kawasan inti pemerintahan (KIPP) sub-wilayah 1B dan 1C.

Untuk mendukung relokasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kebutuhan penduduk baru, Otorita IKN juga memastikan ketersediaan air baku dari Bendungan Sepaku Semoi yang memiliki luas 800–900 hektare dan kapasitas tampungan 16 juta meter kubik.

Bendungan ini mampu menyuplai 2.500 liter air per detik, dengan distribusi 1.500 liter/detik untuk IKN dan 1.000 liter/detik untuk Kota Balikpapan. Selain itu, Intake Sepaku juga disiapkan dengan kapasitas pengolahan 300 liter/detik, yang menghasilkan air siap minum.

Pada tahap kedua pembangunan Nusantara tidak hanya menghadirkan gedung pemerintahan megah, tetapi juga membentuk ekosistem sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terintegrasi.

“IKN harus menjadi simbol pemerintahan modern, inklusif, dan berkelanjutan. Bukan sekadar pusat administrasi, tapi juga kota yang efisien, ramah lingkungan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar,” tutup Basuki.