Simulasi Sispamkota di Samarinda, Kapolda Kaltim: Wujud Sinergi Aparat dan Masyarakat

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID – Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) menggelar Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan dinamika sosial di wilayah Kaltim. Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Kadrie Oening, Samarinda, Jumat (31/10/2025), dipimpin langsung Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro.

Simulasi Sispamkota ini melibatkan unsur Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan kesiapan aparat keamanan menghadapi berbagai skenario krisis, termasuk eskalasi massa di wilayah perkotaan.

Kapolda Endar menegaskan bahwa latihan semacam ini merupakan bagian penting dari profesionalisme aparat dalam menjalankan tugasnya.

“Kegiatan ini adalah bentuk komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan memperkuat koordinasi antara Polri, TNI, dan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menilai sinergi lintas sektor menjadi kunci utama menjaga stabilitas daerah. Dalam kesempatan itu, Kapolda memberikan apresiasi kepada seluruh personel yang telah menunjukkan kesiapsiagaan dan koordinasi solid selama pengamanan berbagai kegiatan masyarakat di Kalimantan Timur.

“Apresiasi saya sampaikan kepada seluruh anggota yang bertugas. Aksi-aksi itu berhasil dikawal dengan baik, tertib, damai, dan sesuai prosedur,” imbuhnya.

Berdasarkan data kepolisian, selama periode 25 Agustus hingga 21 September, tercatat 51 aksi unjuk rasa dengan total 8.469 peserta di wilayah hukum Polda Kaltim.

Seluruh kegiatan tersebut dapat diamankan oleh 8.533 personel gabungan tanpa menimbulkan korban maupun kerusakan fasilitas publik.

Kapolda Endar menjelaskan, keberhasilan itu tidak lepas dari latihan, koordinasi, dan kesigapan aparat di lapangan. Ia menekankan bahwa latihan simulasi seperti Sispamkota harus terus dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan stabilitas keamanan tetap terjaga.

Kapolda juga menyinggung pengalaman nasional pada Agustus hingga September lalu, ketika sejumlah kota menghadapi situasi sosial-politik yang dinilai cukup dinamis.

“Periode itu menjadi masa yang kelam, karena aksi penyampaian pendapat di beberapa wilayah ditunggangi oleh tindakan melanggar hukum, yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, serta kerusakan fasilitas publik dan pemerintah,” ujarnya.

Ia menegaskan, aksi-aksi yang berujung anarki bukan bagian dari kebebasan berpendapat yang sehat.

“Itu bukan aksi demokrasi yang sehat, melainkan tindakan tidak bertanggung jawab dari kelompok tertentu yang menginginkan bangsa ini terpecah dan kacau,” tegasnya.

Kapolda Endar menutup dengan pesan agar seluruh elemen masyarakat dan pemerintah terus memperkuat kolaborasi.

“Situasi yang aman dan kondusif adalah fondasi bagi keberhasilan pembangunan dan investasi di Kalimantan Timur,” tandasnya.