Setahun Pimpin Kaltim, Partai Pengusung Rudy–Seno Dianggap Tidak Solid: Mulai Keluarkan Kritik

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID – Munculnya kritik dari sejumlah partai pengusung terhadap kepemimpinan pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud-Seno Aji yang berjalan setahun. Pasangan dengan tagline “Gratispoll” ini dinilai sebagai ujian serius bagi stabilitas pemerintahan. Dinamika tersebut mencerminkan tantangan kepala daerah dalam menjaga konsolidasi politik pascapilkada.

Akademisi dan pengamat kebijakan publik serta sosial politik Universitas Mulawarman (Unmul), Syaiful Bachtiar, menyebut bahwa friksi antara gubernur dan partai pengusung merupakan fenomena lazim dalam sistem politik multipartai.

Namun, intensitas kritik yang menguat menunjukkan adanya persoalan komunikasi dan pengelolaan kepentingan politik.

“Ketika pemerintahan mulai berjalan, ekspektasi partai pengusung akan diuji oleh kebijakan nyata yang diambil gubernur dan wakil gubernur,” ujar Syaiful saat dihubungi via WhatsApp, Jumat, (26/12/2025).

Menurutnya, tidak semua partai pengusung memiliki orientasi yang sama dalam mengawal pemerintahan.

Sebagian mendukung karena kesamaan visi dan misi, sementara lainnya lebih didorong oleh keputusan struktural partai di tingkat pusat.

Kondisi ini membuat soliditas koalisi mudah goyah ketika kebijakan pemerintah dinilai tidak mengakomodasi kepentingan politik tertentu.

“Partai yang merasa tidak mendapatkan ruang atau manfaat politik biasanya akan mulai menyuarakan kritik, baik secara terbuka maupun melalui sikap di parlemen,” jelasnya.

Syaiful menilai, posisi gubernur sebagai kepala daerah sekaligus pemimpin koalisi menuntut kemampuan merangkul seluruh kekuatan politik pendukung tanpa mengorbankan arah kebijakan publik.

Ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif, kata dia, berpotensi memperlambat agenda pembangunan daerah.

Ia juga menekankan bahwa koalisi politik dalam pilkada bersifat pragmatis dan rentan perubahan. Oleh karena itu, konsistensi komunikasi politik dan pembagian peran yang proporsional menjadi kunci menjaga stabilitas pemerintahan.

“Jika perbedaan kepentingan tidak dikelola secara bijak, kritik dari partai pengusung bisa berkembang menjadi tekanan politik yang mengganggu kinerja pemerintahan,” pungkas Syaiful.