INDEKS MEDIA KALTIM

Berita Hari Ini di Kalimantan Timur (Kaltim)



Serapan Anggaran Baru 43,98 Persen, Pemkab Kutim Siapkan Langkah Percepatan

Chaliq - 18000 views
Asisten administrasi umum, Sudirman Latif dan Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi. (ft/riki dprd)

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) memberikan tanggapan resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kutim terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025.

Penyampaian tanggapan berlangsung dalam rapat paripurna ke-6 yang dipimpin Ketua DPRD Kutim, Jimmi, di ruang paripurna DPRD, Jumat (26/9/2025) sore.

Asisten Administrasi Umum Setkab Kutim, Sudirman Latif, menyampaikan pemerintah memahami kekhawatiran fraksi-fraksi terkait penurunan pendapatan daerah yang mencapai Rp1,256 triliun. Penurunan ini terjadi karena berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.

“Meskipun ada penurunan pendapatan, sejumlah sumber lain tetap mengalami kenaikan. PAD naik 23 persen, sementara transfer antar daerah dari Pemprov juga meningkat 26 persen,” jelas Sudirman.

Dia menegaskan Pemkab Kutim berkomitmen menggali potensi lain untuk mendongkrak PAD tanpa membebani masyarakat.

Beberapa sektor yang akan didorong yakni pariwisata dan perikanan. Selain itu, pemerintah juga menekankan efisiensi belanja serta percepatan realisasi anggaran agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat.

Tanggapan Pemkab juga mengungkapkan masukan fraksi terkait rendahnya serapan anggaran per Agustus 2025 yang baru mencapai 43,98 persen. Pemerintah berjanji akan mempercepat serapan tersebut dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Sejumlah catatan dari fraksi juga menjadi perhatian seperti, Optimalisasi PAD melalui diversifikasi ekonomi, Percepatan belanja infrastruktur dasar dengan prinsip efisiensi dan Value for Money.

Kemudian, Transparansi pemangkasan belanja serta evaluasi program unggulan. Fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, UMKM, dan layanan dasar masyarakat. Serta Optimalisasi pemanfaatan DAK, DBH, BLUD, serta komitmen terhadap mandatory spending dan 50 program prioritas.

“Pemerintah mengapresiasi masukan fraksi-fraksi DPRD Kutim. Seluruh poin akan kami tindak lanjuti agar pembangunan Kutai Timur pada sisa tahun 2025 bisa lebih tepat sasaran,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini

Maaf Untuk Copy Berita Silahkan Hubungi Redaksi Kami!