Serap Aspirasi Desa, Musrenbang Kaliorang Bahas Pendidikan dan Sarana Dasar

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kaliorang, Desa Kaliorang resmi digelar, Jumat (6/2/2026) di Pantai Marang.

Kepala Desa Bukit Makmur, Adventus Echo Lenawa, menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan yang dinilai mendesak di wilayahnya. Fokus utama usulan Desa Bukit Makmur berada pada sektor infrastruktur, khususnya pendidikan.

“Di bidang pendidikan, usulannya cukup banyak, mulai dari pembangunan ruang kelas baru, mushola sekolah, hingga rumah dinas kepala sekolah,” ujar Adventus Echo Lenawa.

Selain pendidikan, Desa Bukit Makmur juga mengajukan pembangunan sarana keagamaan.

Usulan tersebut mencakup pembangunan masjid, pura, dan gereja yang telah dimasukkan dalam daftar prioritas Musrenbangdes 2027.

Di sektor lingkungan dan pelayanan dasar, desa ini turut mengusulkan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), serta pemenuhan kebutuhan air bersih melalui jaringan PDAM.

Musrenbang Kecamatan Kaliorang ini juga dihadiri Anggota DPRD Kutai Timur, H. Ardiansyah, bersama sejumlah anggota DPRD lainnya serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ardiansyah menegaskan Musrenbang merupakan amanah undang-undang yang wajib dilaksanakan sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan.

“Musrenbang ini memang amanah undang-undang yang harus kita jalankan,” kata Ardiansyah di hadapan para kepala desa, OPD, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang hadir.

Dia juga menyampaikan gambaran kondisi anggaran Kabupaten Kutai Timur tahun 2026. Menurutnya, Pemkab Kutim semula mengusulkan anggaran sekitar Rp5,7 triliun, namun mengalami penyesuaian menjadi Rp5,1 triliun.

Menanggapi keluhan sejumlah kepala desa terkait minimnya usulan yang terakomodasi, Ardiansyah mengakui persoalan tersebut masih terjadi.

“Kami mendengar langsung keluhan kades, ada yang menyampaikan dari lima prioritas usulan, satu pun tidak masuk dalam program,” ungkapnya.

Sebagai solusi, Ardiansyah mendorong para kepala desa untuk aktif berkoordinasi dan berdiskusi langsung dengan OPD teknis yang hadir, seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, hingga Dinas PUPR.

“OPD terkait sudah membawa daftar kegiatan yang direncanakan tahun 2026. Silakan dimanfaatkan forum ini untuk bertanya dan berdiskusi langsung,” pungkasnya. (*)