Seno Aji Wacanakan Pemda Siapkan Bantuan Biaya Hidup Mahasiswa, GratisPol Tetap Ditanggung Pemprov Kaltim

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID — Program GratisPol Pendidikan yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan setelah Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji merinci capaian anggaran 2025 sekaligus menegaskan perlunya kolaborasi lebih luas untuk membantu kebutuhan mahasiswa di luar biaya kuliah.

Menurut Seno, keberhasilan pemerataan pendidikan tidak hanya bergantung pada pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT), tetapi juga pada dukungan untuk biaya hidup mahasiswa. Ia mewacanakan kepada kepala daerah kabupaten/kota di Kaltim untuk membantu dalam menyiapkan anggaran tersebut.

Meski UKT ditanggung pemerintah, Seno mengakui bahwa sebagian mahasiswa masih menghadapi kendala finansial, terutama biaya hidup dan tempat tinggal.

“Walau mendapatkan bantuan GratisPol dari provinsi, mereka masih ada yang mengeluh karena kekurangan. Mungkin mereka benar-benar kekurangan dari segi pembiayaan dan tempat tinggal misalnya,” jelas Seno saat ditemui Indeksmedia.id, Jumat (28/11/2025).

Karenanya, ia mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mengoptimalkan fasilitas asrama mahasiswa yang selama ini disediakan untuk warga daerah yang menempuh studi di Samarinda.

“Pemerintah kabupaten/kota kan biasanya memiliki asrama selama di Samarinda, nah sehingga asrama tersebut bisa digunakan,” katanya.

Selain pemerintah daerah, Seno menyebut perusahaan-perusahaan di Kaltim memiliki potensi kontribusi besar melalui program CSR. Dukungan itu dinilai bisa membantu mahasiswa membayar biaya kos dan kebutuhan makan sehari-hari.

“Ada juga perusahaan-perusahaan di Kaltim ini punya CSR untuk bantuan beasiswa. Nah, itu bisa dikelola pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan insentif kepada seluruh mahasiswa,” ucapnya.

Politisi Partai Gerindra itu menyebut bahwa realisasi dukungan lanjutan baru bisa berjalan mulai 2026 karena tahun ini GratisPol masih fokus pada pembebasan UKT.

“Realisasinya tahun depan tentu saja. Karena ini kan baru pertama ya. Tahun 2025 ini kita sudah implementasikan GratisPol untuk UKT. Nah, kalau memang nanti ada kelanjutannya, kita akan diskusikan dengan kabupaten/kota,” pungkasnya.

Seno juga menjabarkan, bahwa pada tahun anggaran 2025, Pemprov Kaltim telah mengucurkan dana Rp204,63 miliar untuk membantu 33.546 mahasiswa baru di berbagai perguruan tinggi.

Bantuan tersebut menjadi tahap awal implementasi GratisPol untuk membebaskan UKT mahasiswa.

“Anggaran tahun 2025 yang sedang berjalan ini sebanyak Rp204.634.516.420. Dana itu diberikan untuk 33.546 mahasiswa baru, dan itu sudah dinikmati adik-adik sekalian,” kata Seno.

Ia menegaskan, perluasan bantuan akan dilakukan secara bertahap. Pada 2026, Pemprov menyiapkan anggaran jauh lebih besar, yakni Rp1,3 triliun, untuk menyasar 124.045 mahasiswa di seluruh universitas negeri maupun swasta di Kaltim.

“Ini baru semester satu. Tahun depan kalian masuk semester dua. Kira-kira dapat lagi tidak? Kalian semua memang berhak mendapatkannya,” ucapnya.

“Semua anak-anak kita yang berkuliah, baik di negeri maupun swasta, akan masuk dalam sasaran bantuan ini. Tidak boleh ada yang tertinggal,” sambungnya.

Wabup Kaltim itu menilai bahwa pendidikan gratis bukan hal baru di dunia. Berbagai negara Eropa, seperti Polandia, telah lama menerapkan skema kuliah tanpa biaya.

Karena itu, menurutnya, Kaltim bangga menjadi daerah pertama di Indonesia yang mampu menerapkan program pendidikan gratis dalam skala besar.

“Program pendidikan gratis ini di Eropa sudah berjalan lama. Alhamdulillah, di tanah air, Kalimantan Timur menjadi daerah pertama yang menerapkan program sebesar ini,” tegasnya.

Pemprov juga menargetkan kenaikan anggaran bertahap hingga Rp1,5 triliun pada periode 2027–2030, seiring meningkatnya jumlah mahasiswa dan cakupan penerima manfaat.

“Ini program ambisius, tetapi kita lakukan demi masa depan Kalimantan Timur dan generasi emas 2045,” ungkapnya. (Yah)