KUTIM, INDEKSMEDIA.ID – Prestasi membanggakan berhasil diraih SMKN 1 Sangatta Utara. Bagaimana tidak, sekolah kejuruan itu satu-satunya sekolah yang terdaftar sebagai penyedia produk di e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Atas prestasinya itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengapresiasi dan selamat kepada SMKN 1 Sangatta Utara.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Kutai Timur (Kutim) melalui Staf ahli Bupati Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keuangan Kutim, Dr. Hj. Sulastin, S.Sos, M.Kes, MM saat peluncuran e-katalog SMKN 1 Sangatta Utara yang juga peringatan HUT SMKN 1 Sangatta Utara ke-20 sekaligus peresmian gedung unggulan.
Dr. Hj. Sulastin, S.Sos, M.Kes, MM mengatakan e-Katalog adalah terobosan signifikan dalam dunia bisnis modern. Dengan masuknya SMKN 1 Sangatta Utara ke e-katalog, berarti sekolah tersebut telah selangkah dalam hal modernisasi dunia bisnis.
“E-Katalog ini bukan hanya mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga menjadi jawaban atas tuntutan kecepatan dan ketepatan dalam dunia bisnis modern,” kata Dr. Hj. Sulastin, S.Sos, M.Kes, MM.
“Keberadaan e-Katalog diakui sebagai langkah maju dalam memudahkan masyarakat mengakses informasi produk secara mudah, cepat, dan transparan,” sambungnya.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kutim itu, juga yakin produk-produk yang dihasilkan siswa SMKN 1 Sangatta Utara akan diminati masyarakat, dan hal itu sejalan dengan kewajiban pemerintah untuk mendukung produk lokal.
E- Katalog sendiri adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan LKPP dalam rangka menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan pemerintah.
Dengan menggunakan E-Katalog, pemerintah dapat memudahkan proses pengadaan barang dan jasa secara efisien.
Aplikasi ini memberikan akses yang lebih cepat dan transparan terhadap produk-produk yang tersedia, memungkinkan pemerintah untuk melakukan pembelian secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku.
E-Katalog merupakan langkah inovatif untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah. (*)
