Sambangi DPRD Kutim, Purnabakti KPC Tawarkan Sinergi untuk Kemajuan Daerah

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Meski telah pensiun dari dunia kerja, semangat membangun negeri tetap menyala di dada para purnabakti PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Hal ini tergambar saat para pengurus Persatuan Purnabakti Karyawan (PPK) KPC melakukan audiensi ke DPRD Kutai Timur (Kutim), Selasa (6/5/2025).

Mereka datang bukan sekadar bersilaturahmi. Mereka ingin ikut berkontribusi langsung dalam proses pembangunan daerah, khususnya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kutim.

“Kami ini dulunya orang-orang yang aktif di industri pertambangan, punya pengalaman panjang. Sayang kalau potensi ini tidak dimanfaatkan. Karena itu kami bentuk PPK-KPC, agar bisa menjadi mitra strategis bagi Pemkab Kutim,” ujar Ketua PPK-KPC, Dahlan Langgunu.

Menurutnya, selain kekayaan alam, Kutim juga punya kekayaan SDM yang belum dioptimalkan. Para pensiunan KPC memiliki keahlian dan jaringan luas yang siap dimanfaatkan demi pembangunan daerah.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kutim, Pandi Widiarto, yang hadir dalam audiensi itu menyambut baik semangat para purnabakti KPC. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian yang patut didukung penuh.

“Ini luar biasa. Potensi mereka besar dan saya yakin Bupati pun akan terbuka. Saya siap bantu fasilitasi pertemuan lanjutan dengan kepala daerah. Kita butuh kolaborasi seperti ini untuk menyongsong masa depan Kutai Timur,” ujar Pandi.

Ia bahkan menyarankan agar kerja sama ini bisa diformalkan melalui MoU, mengingat proses penyusunan RPJPD sedang berlangsung.

Pandi menegaskan pembangunan jangka panjang tidak boleh lepas dari perencanaan yang melibatkan para ahli dan tokoh berpengalaman.

“Kita harus pikirkan 20 hingga 50 tahun ke depan. Saat era batu bara berakhir, siapa yang akan memimpin arah baru ekonomi kita? Anak-anak muda Kutim harus siap, dan peran PPK-KPC bisa sangat strategis di sini,” terangnya.

Pandi juga menegaskan Fraksi Partai Demokrat akan mendukung legal standing PPK-KPC agar bisa masuk dalam sistem pemerintahan secara resmi sebagai mitra pembangunan. (*)