Rp90 Miliar untuk Tuntaskan Sisa 7,65 Km Proyek Jalan Penghubung Kubar-Mahulu

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp90 miliar melalui APBD 2026 untuk menuntaskan penanganan ruas jalan penghubung Tering, Kabupaten Kutai Barat, hingga Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu. Jalan sepanjang 31,53 kilometer tersebut ditargetkan rampung dalam estimasi waktu enam bulan pada tahun 2026.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa infrastruktur strategis ini harus segera diselesaikan karena menjadi akses utama masyarakat pedalaman, sekaligus jalur distribusi barang dan orang menuju Mahakam Ulu.

“Jalan ini harus tuntas. Kalau bisa enam bulan, bahkan tiga bulan,” tegas Gubernur yang akrab disapa Harum kepada Kepala Dinas PUPR Kaltim saat peresmian segmen 1 hingga 4 ruas jalan Tering–Ujoh Bilang, Selasa (6/1/2026).

Saat ini, masih terdapat sembilan titik yang belum terselesaikan akibat kondisi medan yang berat. Pada tahun anggaran 2025, Pemprov Kaltim telah menangani sepanjang 23,91 kilometer dengan konstruksi rigid pavement, sementara sisa 7,65 kilometer akan dilanjutkan pada 2026.

“Kita tidak boleh menunda. Warga Mahakam Ulu sangat membutuhkan akses jalan yang layak,” ujar Harum.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim Aji Fitra Firnanda menjelaskan bahwa penanganan ruas jalan tersebut telah dilakukan secara bertahap sejak 2023.

Pada tahun 2025, lanjutnya, pengerjaan jalan dibagi ke dalam empat paket pekerjaan dengan total panjang efektif mencapai 19,28 kilometer. Adapun sisa 7,65 kilometer akan menjadi fokus penanganan pada tahun anggaran 2026.

“Sisa 7,65 kilometer akan kami tuntaskan. Targetnya sebelum akhir 2026 seluruh ruas jalan Tering–Ujoh Bilang sudah tertangani,” pungkas Aji Fitra.

Dengan tuntasnya jalur ini, waktu tempuh dari Kutai Barat menuju Mahakam Ulu yang selama ini panjang dan sangat bergantung pada kondisi cuaca diharapkan dapat dipangkas secara signifikan, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keselamatan mobilitas masyarakat di wilayah pedalaman Kalimantan Timur.