Rp6,3 Triliun TKD Kaltim 2026 Dipangkas, TAPD dan DPRD Hitung Ulang Rancangan APBD

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim kini fokus merapikan struktur pendapatan dalam Rancangan APBD 2026 setelah terjadi pemangkasan signifikan dari pemerintah pusat.

Upaya penyesuaian itu dilakukan agar program prioritas tetap berjalan meski ruang fiskal tahun depan semakin sempit.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengungkapkan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 merosot tajam menjadi Rp3,2 triliun dari proyeksi awal Rp9,3 triliun.

Pemangkasan sebesar Rp6,3 triliun itu membuat sejumlah rencana belanja harus dihitung ulang.

“Ada juga penyesuaian selain itu, tapi belum menyentuh sisi belanja,” ujar Sri, Kamus (20/11/2025).

Meski demikian, Sri memastikan bahwa proyek-proyek yang sudah masuk kategori prioritas tetap dipertahankan.

Penyesuaian justru akan lebih banyak menyasar belanja penunjang yang berpotensi dipangkas, ditunda, atau diperkecil volumenya.

“Prioritas atau pembangunan tetap berjalan dengan sedikit penyesuaian,” tegasnya.

Ruang fiskal Kaltim 2026 diperkirakan hanya mencapai Rp15,1 triliun, membuat alokasi untuk sektor infrastruktur ikut menyusut dibanding tahun sebelumnya.

Eks Kadispar Kaltim itu menyebut pembahasan lanjutan akan kembali digelar antara TAPD dan Banggar di Balikpapan besok.

Dalam dokumen KUA-PPAS 2026, total anggaran awal diproyeksikan sebesar Rp21,35 triliun, namun pemangkasan TKD membuat ruang fiskal berubah drastis.

Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp10,75 triliun, ditambah potensi SiLPA sekitar Rp900 miliar dari kebijakan efisiensi nasional.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud yang di sapa Hamas menegaskan bahwa penurunan pendapatan daerah hingga Rp6,1 triliun memberi dampak besar pada Bantuan Keuangan (Bankeu) kepada kabupaten/kota.

“Pemangkasan pasti paling besar di Bankeu, dari Rp1,9 triliun menjadi Rp250 miliar. Dampaknya pasti terasa di 10 kabupaten/kota,” jelasnya.

Selain Bankeu, penyesuaian anggaran juga akan mempengaruhi kegiatan di seluruh SKPD serta alokasi pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.

“Beberapa kegiatan di SKPD juga disesuaikan proporsional. Termasuk pokir akan dikecilkan,” kata Hamas.