Refleksi Akhir Tahun, Pengusaha Kutim Hebat Soroti Perencanaan Pembangunan dan Masalah Banjir

SANGATTA, INDEKSMEDIA.ID — Dewan Presidium Pengusaha Kutim Hebat menyampaikan catatan refleksi akhir tahun kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Catatan ini disampaikan bertepatan dengan 26 tahun berdirinya Kabupaten Kutai Timur sebagai daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai.

Ketua II Dewan Presidium Pengusaha Kutim Hebat, Abdul Haris, menyatakan bahwa selama 26 tahun perjalanan Kutai Timur, pemerintah telah mencatat berbagai capaian pembangunan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah persoalan mendesak yang perlu dibenahi, terutama terkait perencanaan pembangunan dan persoalan lingkungan.

“Catatan ini kami sampaikan sebagai masukan, saran, dan kritik konstruktif agar seluruh program pembangunan yang bersumber dari APBD benar-benar berbasis perencanaan,” ujar Abdul Haris dalam pernyataan refleksi akhir tahun, Minggu (14/12/2025).

Menurutnya, perencanaan harus menjadi kunci utama dalam pelaksanaan pembangunan ke depan. Oleh karena itu, ia menilai pentingnya peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dipimpin oleh figur berintegritas, memiliki perspektif futuristik, serta mampu menjembatani komunikasi antarpemangku kepentingan sekaligus mengamankan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman dan Mahyunadi (ARMY).

Selain itu, Haris menekankan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mampu menjalankan visi dan misi 50 Program ARMY sesuai kebutuhan masyarakat Kutai Timur.

Dalam refleksi tersebut, Dewan Presidium Pengusaha Kutim Hebat juga menyoroti peran perusahaan yang beroperasi di Kutai Timur. Perusahaan diminta berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah, khususnya melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Haris menilai perusahaan harus lebih peka terhadap persoalan banjir yang terjadi di sejumlah kecamatan. Ia mendorong agar perusahaan dilibatkan secara maksimal dalam upaya normalisasi sungai dan anak sungai di setiap kecamatan, dengan melibatkan Balai Wilayah Sungai di bawah koordinasi Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur serta Kementerian PUPR.

“Normalisasi sungai perlu segera dilakukan karena hampir seluruh kecamatan di Kutai Timur memiliki permukiman masyarakat di bantaran sungai,” katanya.

Ia juga mengusulkan dibentuknya wadah komunikasi formal antara pemerintah daerah dan perusahaan yang dilaksanakan secara berkala setiap tiga bulan. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang evaluasi dan pelaporan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Dewan Presidium Pengusaha Kutim Hebat berharap ke depan terdapat perbaikan sistemik terhadap berbagai persoalan lingkungan dan sosial di Kutai Timur. Harmonisasi dan sinkronisasi seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan dengan semangat bersama membangun Kutai Timur yang hebat.