Realisasi Pendapatan Kaltim 90 Persen, Pemprov Pastikan APBD 2025 Tetap Aman tanpa Defisit

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan stabilitas fiskal daerah tetap terjaga hingga penutupan tahun anggaran 2025, meski realisasi pendapatan belum sepenuhnya menyentuh target.

Pemerintah memastikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 tidak mengarah pada kondisi defisit.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyampaikan realisasi pendapatan daerah sepanjang 2025 berada di kisaran 90 persen.

Capaian tersebut dinilai masih memadai untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah menjelang masuknya tahun anggaran berikutnya.

“Secara umum tidak ada potensi defisit. Kondisi keuangan daerah aman untuk masuk ke tahun anggaran berikutnya,” ujar Seno Aji saat ditemui di Kantor Wilayah Kementerian Agama Kaltim, (3/1/2026).

Dari sisi belanja, Pemprov Kaltim mencatat serapan anggaran secara kumulatif baru mencapai 81 persen.

Ketimpangan realisasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi salah satu catatan evaluasi, lantaran masih terdapat OPD yang belum merealisasikan belanja sesuai target APBD 2025.

Namun, Seno Aji menekankan bahwa rendahnya serapan tidak serta-merta mencerminkan kinerja OPD yang lemah.

Menurutnya, terdapat faktor struktural yang memengaruhi pelaksanaan program, termasuk penarikan sebagian kewenangan ke pemerintah pusat serta kendala kebijakan dan teknis di daerah.

“Kondisi ini membuat beberapa program tidak berjalan sesuai perencanaan awal,” jelasnya.

Dari sisi penerimaan, ia menambahkan bahwa belum optimalnya pendapatan daerah bukan semata disebabkan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Faktor utama berasal dari belum maksimalnya penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat sepanjang 2025. Dana tersebut, kata Seno, akan dibayarkan secara bertahap pada tahun anggaran 2026.

“Kekurangannya akan dirapel tahun ini,” katanya.

Selain itu, APBD Kaltim 2025 diperkirakan masih menyisakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sekitar Rp500 miliar, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan pada 2026.

“Angkanya kurang lebih sekitar itu,” pungkas Seno Aji.