RDP dengan DPRD, Disdikbud Ungkap Kutim Kekurangan SMA dan SMK

INDEKSMEDIA.ID, KUTIM – PPDB atau penerimaan peserta didik baru tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) mengalami kendala. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur (Kutim), Mulyono saat Rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (1/7/2024).

Mulyono memaparkan beberapa kendala yang dialami Disdikbud Kutim. Awal dari permasalahan itu adalah kurangnya SMA dan SMK negeri di Kutim.

Hal ini menjadi keresahan bagi masyarakat, lantaran mereka berlomba-lomba untuk memasukkan anak mereka ke sekolah negeri. Hal ini coba diatasi Disdikbud.

Mereka pun mencoba mengkomunikasikan hal ini kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur untuk mencari solusinya.

“Kalau tingkat SMP sudah tidak ada masalah. Yang terkendala itu di SMA. Untuk itu, kami akan komunikasi dengan provinsi, karena tingkat SMA ini di bawah naungan provinsi,” katanya.

Salah satu solusi yang coba ditawarkan Disdikbud Kutim kepada dinas pendidikan provinsi adalah mereka akan menghibahkan tanah untuk dibangun sekolah.

Hal inipun mendapatkan tanggapan positif dari DPRD Kutim. Para wakil rakyat bahkan meminta agar tidak hanya hibah tanah, tapi juga dibangunkan sekolah berserta isinya untuk tingkat SMA.

“Usulan ini akan kami coba follow up di provinsi. Setelah ini saya akan konsultasi lagi dengan provinsi. Jika memang diperkenankan, kami akan beri hibah tanah bangunannya. Kami juga akan mempelajari aturan mainnya, bisakah mendirikan bangunan lengkap dengan isinya,” ujarnya.

Kadisdikbud memaparkan, permasalahan kekurangan sekolah tingkat SMA/SMK di Kutai Timur bakal terus terjadi tiap tahun. Langkah untuk mengatasinya dengan membangun sekolah.

“Minimal, dibangun SMA dan SMK masing-masing satu di Utara dan Selatan, itu sudah aman kita,” tuturnya.

Dalam RDP itu juga terungkap Disdikbud Kutim memiliki memiliki hutang pekerjaan. Namun, Mulyono menyanggupi untuk menyelesaikan hutang pekerjaan itu.

“Kemarin sudah terlaksana, cuma belum sempat terbayarkan karena waktunya tidak cukup. Anggarannya kita punya, namun tenaga admin kita yang tidak siap menyelesaikan. Tapi saat ini, kita siap menyelesaikannya,” kata Mulyono. (adv)