Rapat Paripurna DPRD Kutim, Pemerintah Tanggapi Evaluasi Tujuh Fraksi terhadap Pengelolaan APBD 2024

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Paripurna XLIII Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025, dengan agenda penyampaian tanggapan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Penyampaian tanggapan pemerintah tersebut dibacakan Asisten III Setkab Kutim, Sudirman Latif, mewakili Bupati Kutai Timur H. Ardiansyah Sulaiman di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kutim, Selasa (2/7/2025).

Sudirman menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi di DPRD atas masukan, kritik, dan saran yang diberikan dalam rapat paripurna sebelumnya.

“Masukan, kritik dan saran tersebut sangat bernilai positif dan konstruktif. Hal ini sangat kami perlukan dalam rangka membangun sinergitas antara eksekutif dan legislatif, sehingga visi-misi dan sasaran pembangunan dapat tercapai dengan baik,” ujar Sudirman.

Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi:

1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Pemerintah mengapresiasi saran dan dukungan PKS, serta menyampaikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 menunjukkan tren positif, terutama dari sektor pajak daerah dan pendapatan lainnya. Pemerintah juga menegaskan komitmen dalam pengawasan dana desa dan optimalisasi pemanfaatan aset, termasuk investasi ke PDAM guna meningkatkan pelayanan air bersih.

2. Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem)

Pemerintah menanggapi soal Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2024 sebesar Rp113,99 miliar dengan menyatakan akan memperkuat evaluasi perencanaan dan penganggaran agar lebih efektif dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan efisien.

3. Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar)

Pemerintah menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pengelolaan pendapatan daerah, serta mengoptimalkan potensi lokal untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

4. Fraksi Partai Demokrat

Pemerintah menyampaikan apresiasi atas catatan strategis Fraksi Demokrat dan menegaskan langkah-langkah digitalisasi layanan pembayaran serta penguatan kelembagaan untuk mendongkrak PAD. Pemerintah juga menekankan evaluasi belanja modal agar pelaksanaan proyek pembangunan berjalan sesuai waktu yang direncanakan.

5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Pemerintah menyatakan keseriusan dalam mengevaluasi penyebab tidak tercapainya target pendapatan dan belanja. Langkah-langkah strategis akan disiapkan untuk meningkatkan realisasi APBD dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

6. Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP)

Pemerintah menanggapi pandangan GAP soal ketergantungan terhadap transfer pusat dengan menyatakan bahwa hal tersebut menjadi tantangan untuk memperkuat transformasi ekonomi daerah. Pemerintah juga menyatakan akan mengelola aset lebih inovatif dan membangun kemitraan dengan pelaku usaha lokal.

7. Fraksi Persatuan Indonesia Raya

Pemerintah menyampaikan komitmen untuk mengelola keuangan daerah secara tepat sasaran dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan koordinasi antar-SKPD juga menjadi fokus dalam memperkuat kinerja pemerintahan.

“Dengan penyampaian tanggapan ini, pemerintah berharap tercipta hubungan harmonis dan produktif antara eksekutif dan legislatif guna memastikan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur,” pungkasnya. (*)