Rakor Penanggulangan Kemiskinan Kutim, Upaya Maksimalkan Data dan Program Tepat Sasaran

SAMARINDA,INDEKSMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mempertegas komitmennya dalam menekan angka kemiskinan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan.

Acara yang diinisiasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim ini berlangsung di Ballroom Hotel Amaris dengan kehadiran Pjs Bupati Kutim, Agus Hari Kesuma (AHK), didampingi Kepala Bappeda Kutim Noviari Noor dan Plt Sekretaris Bappeda M Syaiful.

Dalam sambutannya, AHK mengungkapkan pentingnya validasi data kemiskinan sebagai langkah awal menuju efektivitas program penanggulangan kemiskinan.

“Basis data yang valid adalah kunci utama. Dengan data yang akurat, kita dapat memastikan program yang dijalankan tepat sasaran dan menghindari duplikasi bantuan,” tegasnya.

Tak hanya data, AHK juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, mengatasi kemiskinan membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

“Rakor ini adalah langkah strategis untuk menyelaraskan upaya semua pihak dalam menciptakan solusi konkret,” ujarnya.

Topik utama dalam Rakor kali ini meliputi penyelarasan data kemiskinan, optimalisasi dana desa, dan inovasi pemberdayaan masyarakat.

Berbagai pemangku kepentingan, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD) hingga mitra pembangunan, turut serta memberikan masukan.

Isu validasi data kemiskinan menjadi perhatian utama. Penyelarasan data dianggap penting untuk memperkuat fondasi perencanaan dan pelaksanaan program bantuan, sehingga benar-benar menyasar kelompok rentan seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM.

Selain itu, Rakor juga membahas inovasi pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal.

“Pemberdayaan petani, nelayan, dan UMKM menjadi fokus utama. Dengan langkah ini, kita tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri,” papar AHK.

AHK menegaskan bahwa hasil dari Rakor ini akan menjadi panduan dalam penyusunan program prioritas tahun 2025.

Pemerintah Kutim berkomitmen untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai agenda utama pembangunan.

“Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan warga Kutim dapat hidup lebih layak. Rakor ini adalah langkah awal untuk mencapai target tersebut,” tutup AHK.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Kutim untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mengatasi akar masalah kemiskinan.

Dengan validasi data dan pengembangan program yang inovatif, pemerintah daerah optimistis dapat menciptakan perubahan yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. (adv)