Rakor BKN, Wabup Kutim Pulang Bawa Arah Baru Pembenahan ASN dan Pembangunan

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), H. Mahyunadi, kembali menegaskan pentingnya transformasi layanan pemerintahan di daerah setelah menghadiri Rakor Kepegawaian BKN di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Forum tingkat nasional tersebut menjadi kesempatan bagi Mahyunadi untuk menyerap strategi pembangunan pusat dan menyesuaikannya dengan kebutuhan Kutim.

Didampingi Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah, Mahyunadi mengikuti pemaparan panjang dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, hingga perwakilan Komisi II DPR RI.

Semua materi tersebut dianggapnya sangat relevan untuk memperkuat arah kebijakan daerah.

“Penjabaran dari beberapa materi itu memang luar biasa dan merupakan motivasi bagi saya, Wakil Kepala Daerah, untuk membangun dan mensinergikan semua strategi pembangunan dengan pemerintah pusat yang ternyata banyak sekali peluang,” ujar Mahyunadi.

Dia juga merespons kebijakan pusat terkait pelantikan pejabat eselon II secara nasional.

Meski ada kekhawatiran soal kewenangan daerah, Mahyunadi menilai Indonesia membutuhkan cara baru untuk memperkuat birokrasi.

“Harapannya kita mampu mengimplementasikan, mampu membawa ini ke daerah, kita implementasikan,” tegasnya.

Terkait isu meritokrasi, Mahyunadi mengungkapkan bahwa daerah juga menghadapi tantangan internal karena masih ada ASN yang tidak bekerja optimal.

“Makanya saya berharap dengan BKPSDM, ke depan seleksi pejabat itu betul-betul mengedepankan profesionalisme dan kemampuan seseorang di tempatnya,” pungkasnya.

Misliansyah menambahkan Kutim kini harus menyesuaikan diri dengan program kementerian, termasuk pengalihan penyuluh pertanian menjadi tenaga pusat pada 1 Januari 2026, serta penugasan ASN di bawah program Koperasi Merah Putih.

“Koperasi Merah Putih juga nanti akan mengambil ASN-ASN yang ada di daerah,” jelasnya.

Rakor BKN sebelumnya dibuka Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah, yang menegaskan pentingnya percepatan reformasi birokrasi, kualitas layanan ASN, serta adaptasi teknologi.

Bagi Mahyunadi, seluruh arahan itu menjadi dasar penting untuk mempercepat pembenahan di Kutim demi layanan publik yang lebih efektif dan responsif. (adv)