Ragu Dengan Persentase Stunting, Bupati Ardiansyah Minta Validasi Data

Kutim — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melaunching Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung kB), Rumah Data Kependudukan (RDK) dan Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSAT) pada Jumat (21/6) di Teluk Lingga.

Dalam kesempatan itu Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyampaikan agenda ini merupakan program yang digencarkan pemerintah di seluruh wilayah Indonesia.

Tak kalah penting, masalah stunting jadi sorotan Bupati. Pasalnya, data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) amat berbeda dengan data yang didapatkan oleh pemerintah Kutim melalui Dinas Kesehatan (Dinkes).

Bupati menyampaikan dirinya sempat bertemu dengan kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim dan menunjukkan data yang berbeda dengan Kutim.

“Persoalan saat ini yang masih menjadi perdebatan, yaitu data stunting. Sayakaget kemarin. Kepala BKKBN Kaltim mengatakan Kutim data stuntingnya tertinggi di Kaltim, 27%, ucpanya.

“Kepala Dinkes duduk di samping saya, dia bilang, pak itu nggak benar pak, ini datanya cuma 17%. Sekarang pertanyaannya, dari mana data itu bisa disebut sekian persen oleh pusat, sekian persen oleh daerah?,” cecarnya.

Ardiansyah Sulaiman pun meminta agar para penyuluh dan mereka yang bertugas, agar melakukan validasi data. Karena data itu akan berdampak pada pengambilan kebijakan.

Jangan sampai, tegas Bupati, kebijakan yang dikeluarkan hanya menghabiskan anggaran, padahal datanya sama sekali belum jelas.

“Saudara-saudara penyuluh itu punya tugas. Jangan sampai data yang real-nya berbeda dengan data yang ada dalam aplikasi, karena kalau berbeda data, apalagi data itu besar, di APBN kita habis hanya untuk program yang enggak jelas,” pinta Bupati.

“Saya sering ngomong begini karena stunting, kemiskina ekstrem, enggak sama datanya dengan ada yang kita miliki,” sambung orang nomor satu Kutim itu.

Pertanyaannya, kata Bupati, siapa yang punya data itu? Karena Dinkes punya data, Dinas Kependudukan juga punya data. “Tapi Kementerian Sosial punya data lain lagi. Kementerian Sosial, Kementerian-kementerian yang terkait itu punya prajurit juga di lapangan.”

“Kalau data miskin ekstrim prajuritnya ada PKH, pendamping Keluarga harapan. Ada juga prajurit dari Kementerian Sosial atau Dinas Sosial namanya TKSK,” sambung Bupati.

Lebih lanjut Bupati kembali menegaskan agar data stunting itu divalidkan. Karena stunting ini, APBN betul-betul dikerahkan untuk menurunkan stunting.

“Jangan sampai APBN ini dikeluarkan karena data yang tidak akurat. Terbukti kemarin, kepala BKKBN Kaltim mengatakan Kutim yang tertinggi 27%. Nggak lama pak Kadis nyampaikan ini data yang update pak, Kutim 17%,” ucapnya.

“Namun saudara sekalian, saya mengajak kepada kita semua untuk tidak melihat presentasenya itu. Apakah 27? Apakah 17? Apakah tinggi atau rendah? Tapi kata kuncinya adalah mari kita sekarang menurunkan angka stunting,” tukasnya. (adv)