Pungutan Liar di Jalan: Hukum dan Aturan di Indonesia

Pungutan liar (pungli) di jalanan adalah fenomena yang sering kita temui pada berbagai daerah di Indonesia, terutama menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia.

Meskipun niatnya sering kali baik, yaitu untuk menggalang dana guna mendukung kegiatan komunitas, tindakan ini kerap kali melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.

Artikel ini akan membahas peraturan dan hukum Indonesia yang mengatur pungutan liar, serta konsekuensi hukum bagi para pelaku.

Pungutan Liar di Jalan: Praktik yang Ilegal

Pungutan liar adalah tindakan pengumpulan dana atau pungutan yang tanpa izin resmi dari pihak yang berwenang. Tindakan ini sering kali melibatkan pengumpulan uang dari masyarakat pada tempat umum, seperti jalan raya, dan melakukannya tanpa mengikuti prosedur legal dari peraturan perundang-undangan.

Pungli jalanan berupa meminta sumbangan secara langsung kepada pengguna jalan hingga menempatkan kotak sumbangan pada lokasi-lokasi strategis. Meskipun tampak sepele, praktik ini sebenarnya melanggar berbagai peraturan hukum yang berlaku.

Peraturan dan Hukum yang Mengatur Pungli di Indonesia

Ada beberapa peraturan dan hukum Indonesia yang secara khusus mengatur tentang pungutan liar dan penggalangan dana pada ruang publik, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang ini mengatur tentang tata cara penggunaan jalan dan ketertiban lalu lintas Indonesia. Menurut Pasal 127 undang-undang ini, setiap kegiatan jalanan dan tidak terkait dengan lalu lintas harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Penggalangan dana jalanan, jika tanpa izin, merupakan pelanggaran terhadap undang-undang ini.

Selain itu, Pasal 38 juga mengatur bahwa jalan raya hanya untuk lalu lintas umum, dan menghindari segala kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Pungli jalanan, yang sering kali menyebabkan gangguan lalu lintas, dengan demikian melanggar ketentuan ini.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pungli jalanan juga bisa masuk dalam kategori tindak pidana jika cara yang memaksa atau mengintimidasi pengguna jalan. Pasal 368 KUHP mengatur tentang tindak pidana pemerasan, setiap orang yang memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu dengan ancaman atau kekerasan merupakan hukuman pidana.

Selain itu, Pasal 503 KUHP menyatakan bahwa meminta-minta tempat umum tanpa izin adalah tindak pidana ringan berupa sanksi denda. Ini berarti, meskipun pungli tidak memaksa, tetap saja tindakan ini melanggar hukum jika tanpa izin.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penggunaan jalan dan ruang milik jalan Indonesia. Pasal 61 menyatakan bahwa setiap orang terdapat larangan untuk memanfaatkan ruang milik jalan yang dapat menyebabkan gangguan pada fungsi jalan, termasuk untuk meminta-minta atau mengumpulkan dana. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengumpulan Sumbangan

Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang tata cara pengumpulan sumbangan Indonesia. Menurut Pasal 5 peraturan ini, pengumpulan sumbangan harus dengan izin dari pemerintah dan transparan serta tidak merugikan pihak lain. Pengumpulan dana jalanan tanpa izin dari pemerintah termasuk ilegal dan melanggar peraturan ini.

Konsekuensi Hukum Bagi Pelaku Pungli

Pelaku pungli jalanan yang melanggar hukum dapat menghadapi berbagai konsekuensi hukum, mulai dari sanksi administratif hingga hukuman pidana. Berikut adalah beberapa konsekuensi hukum pada pelaku pungli:

1. Sanksi Administratif

Pelaku pungli jalanan akan mendapat sanksi administratif berupa denda atau penahanan sementara. Pemberian sanksi ini dari pemerintah daerah atau pihak berwenang yang bertanggung jawab atas ketertiban umum wilayah tersebut.

2. Hukuman Pidana

Jika melakukan pungli jalanan dengan cara yang memaksa, mengintimidasi, atau melibatkan kekerasan, pelaku bisa mendapatkan hukuman pidana. Berdasarkan Pasal 368 KUHP, pelaku pemerasan akan mendapat hukum penjara hingga sembilan tahun.

Selain itu, jika pungli menyebabkan gangguan lalu lintas atau kecelakaan, pelaku juga bisa terkena hukuman tambahan sesuai dengan undang-undang lalu lintas.

3. Pencemaran Nama Baik dan Reputasi

Selain sanksi hukum, pelaku pungli juga bisa menghadapi konsekuensi sosial, seperti pencemaran nama baik dan reputasi. Jika pelaksanaan pungli atas nama suatu organisasi atau komunitas, dampaknya bisa meluas ke organisasi tersebut, menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat dan kerusakan reputasi.

Upaya Pencegahan dan Penertiban

Untuk mencegah dan menertibkan pungli jalanan, perlu kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Beberapa langkah untuk mengatasi masalah ini antara lain:

1. Edukasi dan Kesadaran Hukum

Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari pungli. Kampanye kesadaran hukum melalui berbagai media, seperti televisi, radio, dan media sosial, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengikuti aturan yang berlaku.

2. Penegakan Hukum yang Tegas

Penegak hukum perlu bertindak tegas terhadap setiap tindakan pungli yang melanggar hukum. Patroli dan pengawasan rutin pada lokasi-lokasi yang sering terjadi pungli dapat membantu mencegah terjadinya tindakan ini.

Selain itu, pelaku pungli yang terbukti melanggar hukum akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Penyediaan Alternatif Penggalangan Dana

Masyarakat perlu mendapat alternatif solusi untuk menggalang dana secara legal dan transparan. Penggalangan dana secara online melalui platform crowdfunding, misalnya, bisa menjadi alternatif yang lebih aman dan legal daripada pungli jalanan.

Pungutan liar jalanan, meskipun sering kali melakukannya dengan niat baik, tetap merupakan pelanggaran hukum jika tanpa izin resmi dan melanggar aturan yang berlaku.

Di Indonesia, ada berbagai peraturan dan hukum yang mengatur tentang pungli, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengumpulan Sumbangan.

Untuk mencegah dan menertibkan pungli, diperlukan upaya yang komprehensif, termasuk edukasi masyarakat, penegakan hukum yang tegas, dan penyediaan alternatif solusi penggalangan dana yang lebih baik dan legal.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat tetap berpartisipasi dalam kegiatan perayaan kemerdekaan dengan cara yang positif dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga ketertiban dan keamanan publik dapat tetap terjaga.