Prioritaskan Ketepatan Penyaluran UKT, Rudy Mas’ud Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID – Penyaluran bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui Program Pendidikan Gratispol Generasi Emas Kaltim kembali menjadi sorotan usai Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan pentingnya ketepatan distribusi dan akuntabilitas penggunaan dana pendidikan.

Dalam acara penyerahan simbolis di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Senin (17/11/2025), Gubernur Rudy Mas’ud menekankan bahwa pengawasan dan pemanfaatan anggaran menjadi kunci dalam keberlanjutan program.

Acara ini turut dihadiri 53 mahasiswa perwakilan dari 53 perguruan tinggi negeri dan swasta di Kaltim, sebagai bagian dari total 32.853 penerima bantuan. Rudy menjelaskan, fokus utama tahun ini bukan hanya pada besarnya anggaran yang dikucurkan, tetapi pada ketepatan sasaran agar tidak terjadi penyimpangan.

“Dana Gratispol ini wajib digunakan seoptimal mungkin dan tepat sasaran. Tidak boleh ada penyimpangan dan harus transparan, tertib administrasi, serta dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah uang rakyat,” tegas Rudy.

Pada tahap awal pencairan, Pemprov Kaltim telah menyalurkan anggaran UKT kepada 7 perguruan tinggi negeri dengan total Rp44.153.600.000. Dana tersebut mencakup alokasi terbesar untuk Universitas Mulawarman (Rp22.454.000.000), disusul Politeknik Negeri Samarinda (Rp6.382.100.000), UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (Rp4.890.600.000), serta empat PTN lainnya.

Harum sapaan akrabnya Rudy mengakui adanya keterlambatan pencairan akibat pengesahan APBD Perubahan yang baru rampung awal November. Meski begitu, ia memastikan seluruh anggaran kini dapat terdistribusi tanpa hambatan.

“Izinkan kami memohon maaf karena anggarannya sedikit terlambat. Namun hari ini semuanya sudah selesai dan bisa dibagikan kepada seluruh penerima,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyoroti sejumlah perguruan tinggi swasta (PTS) yang masih belum memenuhi syarat administrasi. Ia meminta seluruh PTS agar segera menyelesaikannya demi mempercepat proses pencairan.

“Kami memahami beberapa perguruan tinggi swasta masih dalam proses pemenuhan administrasi. Kami minta seluruh PTS menyelesaikannya dengan cepat agar usulan bisa segera diproses,” jelasnya.

Selain menekankan akuntabilitas, Harum juga menegaskan bahwa keberadaan program Gratispol bukan hanya solusi biaya studi jangka pendek, tetapi fondasi pembangunan sumber daya manusia Kaltim dalam menghadapi transformasi besar dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Pencairan dana Gratispol ini adalah ikhtiar meningkatkan kualitas SDM agar siap bersaing di tingkat nasional dan global,” katanya.

Eks Anggota DPR RI itu memastikan bahwa mulai tahun anggaran depan, seluruh mahasiswa dari berbagai jenjang akan mendapat fasilitas pendidikan Gratispol, termasuk kesempatan menempuh pendidikan S2 hingga S3 dengan syarat berdomisili di Kaltim minimal tiga tahun. Program ini diyakini menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas manusia Kaltim.

“Pendidikan bukanlah biaya, melainkan investasi masa depan Kalimantan Timur,” pungkasnya.